Organisasi Pro Demokrasi di Papua Tuntut Negara Usut Kerusuhan di Papua Bagikan

FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT
EKSEKUTIF NASIONAL
( F-PEPERA-PB- EKNAS)
Sekret: Jl. SPG Perumnas III, Waena, Jayapura-Papua. No. Kontak 081380207584 (marthen goo). Email : Marthen_goo@ yahoo.co. uk
============ ========= ========= ========= ========= ========= ====

PERNYATAAN SIKAP

No. : …../F.Pepera- P.B-Eknas/ IV/2009
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Sikap Dibalik Insiden Pembakaran, Pembunuhan serta Penyerangan

Kepada
Yth : …………………
di –
Tempat

Menyadari bahwa setiap individu manusia yang ada di muka bumi ini tidak menghendaki adanya masalah dalam hidupnya, maka Front Pepera mengajak kepada semua elemen baik Gereja-gereja, LSM-LSM, Pergerakan pemuda dan Mahasiswa, pihak aparat baik TNI maupun Polri serta Pemerintah agar serius melihat persoalan yang terjadi di Papua seperti pembakaran UNCEN dan KPU, Penyerangan terhadap Polsek Abepura, Pembunuhan terhadap warga pendatang baik di Jayapura maupun Wamena secara jelih dan cermat.

Front Pepera sangat mendukung kerja-kerja pihak kepolisian yang hendak menginvestigasi siapa pelaku dibalik semua itu, dan kepada mereka yang dinyatakan bersalah, harus di hukum sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara ini.

Disini ada 3 hal yang harus dipisakan masalahnya yakni :

1. Penyerangan Kapolsek Abepura

Penyerangan polsek Abepura yang dilakukan oleh oknum tertentu orang yang memakai nama rakyat Papua, dan hal itu disesalkan oleh Front Pepera Papua Barat. Berdasarkan itu, maka kemudian Front Mendukung kerja-kerja kepolisian untuk mengatvokasi peristiwa tersebut dengan cermat dan harus menangkap otak dibalik itu.

Selain itu, penting juga kita harus mengetahui mengapa sampai mereka hendak melakukan hal itu, dan apa penyebabnya?

Front memandang, hal itu dilakukan atas kekecewaan yang mendalam terhadap pihak pemerintah. Ketika rakyat berteriak untuk kesejahteraannya, hal itu selalu diabaikan oleh pihak pemerintah. Ketika rakyat teriak masalah pelanggaran Ham, hukum tidak perna memihak rakyat. Selain itu pun, ketika otonomi khusus diselenggarakan, namun itu hanya sebatas wacana, karena dibalik otonomi khusus, justru hidup rakyat semakin susah. BPS 2007 menyatakan bahwa 72,72% rakyat Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, terjadi banyak pelanggaran Ham. Sekitar 294 rakyat papua di Dogiyai harus meninggal karena Muntaber pada tahun 2008, dan hal itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, dan hal yang serupa juga terjadi di Timika dan Paniai. Kasus Wasior berdarah yang tidak terselesaikan, 16 Maret 2006, Wamena yang menewaskan 9 orang pada tahun 2003, tertembaknya Opinus Tabuni 2008 yang hingga kini polda menutupi kasus opinus tersebut sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian.

Ketika rakyat Papua harus menyuarahkan hal itu melalui aksi-aksi, namun setiap aksi kemanusiaan yang hendak dilakukan selalu tidak diijinkan. Ketika rakyat harus bersuara untuk kebenaran dan keadilannya, mereka selalu dibatasi oleh pihak kepolisian. Polisi yang seharusnya memihak kepada rakyatnya justru terlihat melindungi para koruptor. Sehingga terlihat polisi juga adalah penjahat rakyat.

Front melihat bahwa kekesalan kepada aparat inilah yang membuat mereka harus melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian di polsekta Abepura. Dan hal itu harus disikapi Dewasa oleh pihak kepolisian. Kepolisian harus cermat melihat masalah yang terjadi, apalagi hal itu terjadi bukan di Polsek Abepura namun terjadinya di Lingkaran Abepura tepatnya di depan Tokoh Sumber Makmur.

2. Pembakaran Uncen dan KPU

Pembakaran Uncen dan KPU diduga dilakukan oleh oknum tertentu yang sebenarnya ingin mengacaukan Papua. Hal itu bisa dibuktikan dengan kebiasaan atau budaya serta adat orang Papua. Dalam budaya dan adat orang Papua, yang mereka harus lawan adalah musu, bukan yang lainnya. Dan disini yang terlihat musu mereka hanya kepada pemerintah dalam hal ini manusia sebagai pribadi. Budaya dan adat orang Papua tidak mengajak orang Papua untuk harus bakar ini atau itu dengan sembarangan, apalagi itu hanya sebuah benda.

Berdasarkan hal itu, maka pembakaran Uncen dan KPU sebenarnya dilakukan oleh oknum tertentu yang hendak ingin mengacaukan Papua dengan mengkambinghitamkan orang Papua, dengan mensingkronisasikan peristiwa di depan Tokoh Sumber Makmur atau yang dikenal dengan penyerangan Polsek Abepura, dan hal itu dilakukan oleh orang-orang terlatih yang mempu sangkutkan hal yang satu dan hal yang lain dengan kerja-kerja yang terlatih yang seakan-akan bahwa itu datangnya dari pelaku yang sama.

Front melihat bahwa ini sebuah skenario yang ingin membatalkan Pilpres tapi juga ingin mematikan Sumber Daya Manusia Papua, apalagi Uncen telah menciptakan Sumber Daya Manusia yang banyak dan luar biasa.
Sementara peristiw KPU ketika hendak dilakukan pembakaran, Lampu untuk seluruh Jayapura sempat mati untuk 10-20 menit. Ada apa dibalik itu? jika rakyat Papua yang melakukan hal itu, apakah rakya memiliki mitra dengan PLN?
Melihat hal itu, maka Front Pepera mendukung kerja-kerja pihak kepolisian untuk mengadvokasi pelaku pembakaran Uncen dan KPU tersebut. Dan jika kemudian kedapatan oknum orang, maka pihak kepolisian harus mampu mengetahui apa alasan dilakukan pembakaran tersebut.

3. Pembunuhan Warga Pendatang

Pembunuhan warga pendatang adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat luar biasa, dan hal itu boleh dikatakan bahwa ada permainan tertentu yang hendak mengacaukan Papua, dengan mengadudombakan antara Papua dan Pendatang dan bahkan antara orang Papua dan orang Papua sendiri. Perjuangan Papua tanah damai merupakan perjuangan yang menghargai nilai-nilai manusia.

Melihat hal itu, maka Front Pepera sangat menyesalkan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Jayapura dan Wamena. Berdasarkan itu, Front Pepera memintah kepada pihak aparat agar mampu mengusut tuntas pelaku pembunuhan tersebut.

Melihat poin 1,2 dan 3, maka disana terlihat ada upayah yang hendak dilakukan untuk mengkambinghitamkan orang Papua dengan skenario memaduhkan peristiwa yang satu dengan yang lain, yang seakan-akan datangnya dari sumber yang sama. Oleh karenanya, Front Pepera mengajak agar Esensi persoalan harus dilihat dengan pekah.

Berdasarkan ulasan singkat diatas, maka sikap tegas Front Pepera adalah :

1. Mendukung pihak kepolisian melakukan investigasi kepada pelaku kejahatan dan harus dikaji lebih detail mengapa aksi itu dilakukan dan polisi harus mampu mendongkrak akar permasalahan;

2. Front Pepera tidak mau hal yang serupa terjadi di Tanah Papua lagi, dan oleh karenanya pemerintah harus melihat akar permasalahan dan harus mampu menyelesaikan akar permasalahan tersebut;

3. Untuk mengahiri semua persoalan yang terjadi di Papua, yang kemungkinan akan terjadi juga beberapa waktu kedepan karena kekesalan yang datangnya dari sekelompok radikal yang benci kepada pemerintah atau dilakukan oleh oknum-oknum terlatih untuk mengacaukan Papua, maka pemerintah harus bersedia membuka ruang Dialog Internasional untuk mengakiri semua masalah di Papua;

4. Rakyat Papua jangan terpropokasi dengan permainan tertentu yang sebenarnya ingin membatalkan Pilpres dan Mematikan Sumber Daya Manusia dengan mengkambing hitamkan orang Papua, yang terlihat seakan-akan dilakukan oleh orang Papua.

Demikian pernyataan sikap Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, atas partisipasi dan kerjasama semua pihak demi tertegaknya nilai Demokrasi di Tanah Papua, Front Pepera mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 25 April 2009


Hormat Kami
Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat


MARTHEN GOO
Juru Bicara

Mengetahui Badan Pengurus Pusat


GUNAWAN
Ketua I

Pembunuhan Oleh Militer Indonesia Di Abepura Jayapura Itu Jenazah Erik Tiba di Wamena

WAMENA (DeskPapua.pos)- Jenazah Erik logo (23) pelaku penyerangan Polsekta Abepura, yang meninggal di RSUD Dok II Jayapura, Rabu (22/4) akibat luka tembak di bagian perut sebelah kiri oleh aparat keamanan, akhirnya tiba di bandara Wamena sekitar pukul 16.25 WIT dengan menggunakan pesawat Trigana Air pada flyht ke-3.

Dengan di jemput oleh sanak keluarga di Wamena akhirnya jenazah almarhum Erik Logo yang telah dimasukkan ke dalam peti setelah turun dari pesawat selanjutnya di bawah menuju kediaman keluarganya di jalan Pattimura Wamena dengan mengunakan ambulance milik RSUD Wamena.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP)kabupaten Jayawijaya, Lemok Mabel,kepada wartawan menjelaskan bahwa rencana pemakaman almarhum tersebut belum dapat dipastikan karena masih menunggu pihak keluarga berembuk dulu, sehingga untuk sementara almarhum disemayamkan di rumah keluarga di jalan Pattimura Wamena,

Adapun sebelumnya almarhum Erik Logo salah satu dari puluhan warga lainnya pada Kamis (9/4) lalu yang melakukan penyerangan pada Polsek Abepura dengan menggunakan senjata tradisionil, bom molotov dan bom rakitan, sehingga hal ini membuat pihak keamanan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara, tapi akibat para penyerang saat itu semakin tidak terkendali sehingga petugsa lalu melumpuhkanya dengan tembakan.
Akibat peristiwa tersebut maka mengakibatkan satu orang penyerang meninggal di tempat kejadian, sementara 4 orang lainnya berhasil ditangkap dalam keadaan luka tembak dan salah satunya adalah almarhum Erik Logo yang langsung dilarikan ke rumah sakit dan setelah mendapat perawatan beberapa hari akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya.(iwan)

SUMBER : PapuaPos

AGEN KAPITALISME DALANG KONFLIK RAKYAT PAPUA

Konflik yang terus saja terjadi di Tanah Papua menjelang pemilihan Umum Indonesia tahun 2009, Papua di hebohkan dengan berbagai insiden yang tak luput juga menelan korban Jiwa. Aktor-aktor kapitalisme di Papua terus menaikan status Papua Zona Damai menjadi kisruh yang memakan korban. Entah siapa saja agen kapitalisme di Papua dapat saya tuliskan dalam ragam karakter persitiwa dan dinamika politik Papua akhir-akhir ini.


Isu Papua merdeka tidak hanya rakyat Papua saja yang berkepentingan. Tetapi elemen kapitalis terus menyediakan ruang dengan dukungan antek-antek berbaju Papua merdeka. Kini, aktor kapitalis tidak hanya individu tetapi kemudian melembaga dalam kerangka perjuangan orang Papua. Prospek penting yang harus diantisipasi bagi keterlibatan negara-negara kapitalis atas isu Papua merdeka adalah dengan beraninya segala usaha provokaif membodohi rakyat dengan segudang krakter penindasannya, kapitalisme Papua meng-iyakan korban sipil meningkat. Tak lain adalah, rekayasa konflik sebagai pola merekonstruksi gerakan radikal untuk terus mengakibatkan penduduk menjadi korban ditengah minoritasnya penduduk Papua saat ini.

Ditahun 2008-2009, deklarasi parlemen di Inggris dan pembentukan pengacara Papua di Amerika. Amerika maupun Inggris dua negara yang suprastruktur ekonomi dan politiknya-Kapitalisme. Freeport dan LNG BP di Papua seakan memetakkan karakter politik kedua kekuatan negara dalam mendukung bahkan menjadikan tuntutan perjuangan rakyat Papua sebagai bergaining politik dalam mengendalikan struktr negara di Papua.

IPWP-ILWP alat bagi kapitalisasi Isu Papua Merdeka

Amerika dengan memasukan Freeport di Papua, keberadaan Freeport kemudian mendatangkan kekuatan militer pembunuh rakyat. Sama halnya LNG-BP tak begitu bersih dari pelanggaran pembunuhan rakyat sipil. Secara fisik keberadaan dua perusahaan asal Amerika dan Inggris menuai korban sipil, konflik pun sampai sekarang tidak lengah dari wilayah tambang. Nah, akomodasi politik dari peluncuran dua wadah Papua di Inggris dan amerika pun menuai kericuhan rakyat sipil. Gerakan ILWP dan IPWP memancing semangat reaksioner orang Papua yang begitu meletakkan nasib dalam tuntutan merdeka sejak tahun 1961 silam. Sayanya, generasi Papua sendiri terus menjadikan dirinya dalam pola reaksioneritas dengan menyumbang malapetaka penindasan politik.

Rentetan aksi-aksi brutal di Tanah Papua seakan mendukung dua kegiatan yang berlangsung di amerika maupun Inggris sedangkan kekuatan ekonomi politik penjajahan aset ekonomi rakyat Papua tidak tersentuh baik oleh gerakan sipil di Papua maupun di amerika dan Inggris. Dengan demikian, jadilan gerakan hari ini di Papua sebagai bias dari akumulasi kapitalisasi isu Papua merdeka.

Bayangkan, gerakan huru-hara di Papua hari ini menjadikan dana pembangunan di Papua harus diambil alih untuk kepentingan Operasi militer dengan stigma gangguan keamanan. APBD Kabuapaten Puncak Jaya saja, diduga dari satu bulan terakhir operasi penumpasan OPM sekitar 2 milyar kas daerah terkuras habis hanya untuk alasan penuntasan gangguan keamanan. Tak beda juga dengan APBD provinsi Papua pasti terkuran habis dengan penanganan konflik dan Hak Orang Papua untuk mendapatkan dana bagi pembangunan dan kelayakan fasilitas di tiadakan.

Orang Papua jadi korban konspirasi sejak dahulu digabungkan kedalam Republik Indonesia, nasib yang sama sampai hari ini gerakan kapitalisasi Isu Papua Merdeka terus menjadikan korban kemanusiaan, warga sipil di tembak akibat provokatif agen kapitalisme di Papua. Kekayaan alam rakyat Papua di eksploitasi bagi kejayaan Imperialisme dunia. Amerika dan Inggris meninggalkan dusta malapetaka selama menempatkan kekuatan indsutri di Papua. Dan hari ini pun tak beda dengan politisasi Papua oleh kekuatan asing yang sama.

Sudah ada empat orang tertembak pasca luapan rakyat Papua menyambut diadakannya internasional Parliamentary West Papua ( IPWP ) di Inggris dan Internasional Lowyer For West Papua ( ILWP ) di amerika. Adakah dampak positif dari gerakan Papua yang digagas di negara lain?. sama sekali tidak ada. Yang terjadi adalah rakyat sipil dijadikan tumbal hegemoni negara-negara kapitalisme.

Sebagai generasi Papua yang anti kapitalisme-Imperialisme, ulasan diatas sebagai bentuk penolakan atas keterlibatan antek-antek kapitalisme Amerika dan Inggris dalam upaya perjuangan orang Papua. Sebab, kedaulatan rakyat adalah dukungan atas kesadaran ril yang matang bagi rakyat sipil. Tidak dibenarkan sebuah pejuangan menggantungkan cita-citanya pada kekuatan kapital yang nota bene hari ini menjajah kedaulatan negara-negara merdeka dan terbukti...kapitalisme telah gagal. Krisis global hari ini adalah bukti dominasi ekonomi dunia oleh kapitalisme, maka itulah tidak dengan menjadi agen kapitalis lagi, tetapi karakter ekonomi dan politik tradisional orang Papua hari ini bukti akurat bahwa sosialisme adalah harus.

TENTARA REVOLUSI PAPUA BARAT (TRPB) Markas Komando Revolusi Tertinggi

Rabu, 2009 April 08
Pesan Khusus Menjelang Pemilu NKRI 2009: Mengatur Pengungsi di Saat Kerusuhan/Peperangan

TENTARA REVOLUSI PAPUA BARAT (TRPB)
Markas Komando Revolusi Tertinggi
——————————————————————-

Disampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua: tokoh Adat, Kepala Suku, Tokoh Pemuda, organisasi dan aktivis HAM pegiat dan organisasi LSM bahwa dalam rangka menyelamatkan diri dari segala kebiadaban NKRI berlanjut di abad ini, seperti yang terjadi di abad lalu, maka diserukan agar memperhatikan hal-hal berikut, bilamana terjadi kerusuhan, konflik atau peperangan antara pejuang aspirasi bangsa Papua atau masyarakat sipil dengan aparat kepolisian dan tentara NKRI bahwa:

1. TIDAK BOLEH ADA MASYARAKAT YANG MELARIKAN DIRI KE HUTAN, dengan alasan apapun juga. Pengalaman kita telah memberikan pelajaran yang baik bahwa melarikan diri ke hutan menjadikan diri kami menjadi seperti ‘hewan buruan’ yang dapat ditembaki dengan senjata jenis apapun (kimia, biologis, dsb), dan kita diburu lewat darat, laut dan udara, menggunakan peralatan modern yang canggih. Maka kita sudah tahu bahwa HUTAN bukan perlindungan yang tepat bagi orang Papua yang melarikan diri dari kekejaman NKRI;
2. KITA HARUS MELARIKAN DIRI KE KANTOR DPRD/DPRP setempat, dan mendirikan tenda-tenda dan memenuhi gedung wakil rakyat masing-masing, agar kita memberi peluang kepada tentara/polisi NKRI mengejar pada gerilyawan Papua Merdeka saja, dan bukan masyarakat biasa yang tidak berdosa. Dan juga agar para pengungsi yang disebabkan oleh Operasi Militer dimaksud juga ditangani oleh Departemen Sosial NKRI, seperti yang mereka tangani bagi orang Indonesia sendiri selama ini, sehingga pelayanan sosial dapat dirasakan juga oleh orang Papua yang selama ini selalu dikambing-hitamkan dan dimarginalkan serta diabaikan dari segala haknya sebagai warga yang dikleim ke dalam NKRI;
3. ORANG PAPUA HARUS PANDAI MEMANFAATKAN SITUASI DAN KONDISI, sehingga kita tahu tempat/kampung/kabupaten mana saja yang bisa ada kegiatan gerilyawan West Papua dan masyarakat dapat mendukungnya dan di tempat mana saja yang sama sekali harus diwaspadai sehingga tidak mengakibatkan pengorbanan masyarakat biasa, terutama ibu-ibu dan anak-anak tanpa peri kemanusiaan. Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) telah lama menerbitkan sebuah Buku Panduan Perang Revolusi Papua Merdeka, dengan titik-titik dan kota-kota yang dapat dijadikan sebagai pusat atau awal gerakan bersenjata dan titik-titik/ tempat apa saja yang dapat dijadikan sebagai sasaran bidik gerilyawan, yang mudah-mudahan masih dipegang para tokoh Masyarakat Adat (MADAT) Papua;
4. Agar para pemuda dan mahasiswa Pandai Memainkan Kartu masing-masing sehingga di satu pihak mendukung perjuangan para gerilyawan, tetapi di sisi lain mengarahkan dan memobilisir masyarakat Papua sehingga tidak dengan mudah termakan oleh provokasi TNI/Polri dan terpancing untuk melakukan tindak kekerasan seperti yang selama ini kami alami, yang berakibat fatal bagi hidup dan keamanan kehidupan orang Papua;

Mengakhiri semuanya, kami serukan bahwa MEMBOIKOT PEMILU NKRI 2009 adalah HAK BANGSA PAPUA, bahkan satu-satunya hak yang tertinggal dan dapat dimanfaatkan bangsa Papua setelah semua hak-hak lainnya telah dirampas, dan dibasmikan oleh NKRI selama ini. Oleh karena itu, perlu diketahu dan dicatat semua orang, bahwa melarang orang Papua memilih untuk tidak mengikuti Pemilu adalah tindakan melanggar hukum manapun di muka Bumi, termasuk hukum Indonesia.

Saat ini dan era ini, dunia telah menjadi tempat yang terang-benderang, semuanya telanjang sehingga tidak ada yang bisa bermain kucing-kucingan dengan bersembunyi di balik apapun juga, sekalipun atas nama nasionalisme dan kedaulatan negara, karena persoalan HAM dan Demokrasi adalah yang utama dan di atas segala-galanya. Hak untuk tidak melibatkan diri dalam Pemilu adalah Hak dan sesuai prinsip Demokrasi Universal yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, dengan alasan apapun dan di manapun juga.

Demikianlah himbauan dan seruan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sesuai kondisi dan situasi masing-masing suku di manapun Anda berada.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Komando Revolusi Tertinggi Papua Barat’>TRPB
Pada Tanggal: 04 April 2009

Tentara Revolusi Papua Barat
Sekretaris Jenderal

Amunggut Tabi

DESK PAPUA BARAT: papua barat

DESK PAPUA BARAT: papua barat

Read More......

Read More......

DESK PAPUA BARAT: papua barat

DESK PAPUA BARAT: papua barat

Read More......

papua barat

kejahatan di Freeport.

Korupsi itu diartikan sebagai tindakan yang
merugikan negara lewat penyalahgunaan kekuasaan atau
wewenang. Jadi korupsi yang dimengerti oleh KPK dan
kita semua sudah betul, yaitu penyalahgunaan wewenang
untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara. Yang
terjadi di Freeport itu memenuhi kriteria itu secara
sangat telak. Negara dirugikan dalam jumlah ratusan
atau saya yakin ribuan triliun sejak akhir tahun
2009 ini.kita bisa bayangkan, sebuah gunung lenyap, kemudian
sudah dihitung bahwa volume ampas pertambangan,
tailing, tanah, batu kerikil yang terbuang itu sama
dengan dua kali kerukan terusan Panama, sekitar 6
miliar ton. Ini sebuah penghinaan nasional. Saya yakin
sekali, kalau Freeport sebagai perusahaan pertambangan
babon bisa kita benahi, maka yang kecil-kecil seperti
Newmont Minahasa, Newmont NTB, perusahaan Gas Tangguh,
dan lain-lain akan lebih bisa diperbaiki karena si
babon itu telah lebih dahulu dibenahi. Kalo yang babon
ini tetap dibiarkan mengacak-acak kekayaan alam kita,
bahkan melakukan penghinaan nasional, maka saya
khawatir orang asing akan mencibir kita bahwa
pemerintah kita masih seperti dulu, masih bermental
inlander, tidak berani mengangkat kepala terhadap
asing. Ini tentu meyedihkan sekali. Jadi korupsi maha
dahsyat ini harus kita lawan.

Korupsi dahsyat ini tertutup dengan gencarnya
pemerintah mengusut korupsi kelas ecek-ecek?
Jadi ramenya pemerintah memberantas korupsi
kecil-kecil, yang ratusan juta, yang puluhan juta,
sesungguhnya untuk menyembunyikan yang besar-besar.
Jadi rakyat kita ini dibodohi oleh pemerintah kita
sendiri. Dan memang rakyat kita sudah terkecoh,
seolah-olah pemerintah sudah hebat dalam memberantas
korupsi. Setelah 15 bulan berkuasa, menurut Political
and Economic Risk Consultancy (PERC) lagi-lagi kita
tetap nomor satu dalam korupsi di kawasan Asia ini.
Artinya, korupsi sejati masih tetap berlangsung.
Sekarang yang dikejar-kejar hanya korupsi
kecil-kecilan, sehingga media massa juga terkecoh,
seolah-olah telah terjadi penanganan korupsi secara
massif dan sungguh-sungguh. Padahal yang terjadi
kucing-kucingan.