Senin, 27 April 2009

Organisasi Pro Demokrasi di Papua Tuntut Negara Usut Kerusuhan di Papua Bagikan

FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT
EKSEKUTIF NASIONAL
( F-PEPERA-PB- EKNAS)
Sekret: Jl. SPG Perumnas III, Waena, Jayapura-Papua. No. Kontak 081380207584 (marthen goo). Email : Marthen_goo@ yahoo.co. uk
============ ========= ========= ========= ========= ========= ====

PERNYATAAN SIKAP

No. : …../F.Pepera- P.B-Eknas/ IV/2009
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Sikap Dibalik Insiden Pembakaran, Pembunuhan serta Penyerangan

Kepada
Yth : …………………
di –
Tempat

Menyadari bahwa setiap individu manusia yang ada di muka bumi ini tidak menghendaki adanya masalah dalam hidupnya, maka Front Pepera mengajak kepada semua elemen baik Gereja-gereja, LSM-LSM, Pergerakan pemuda dan Mahasiswa, pihak aparat baik TNI maupun Polri serta Pemerintah agar serius melihat persoalan yang terjadi di Papua seperti pembakaran UNCEN dan KPU, Penyerangan terhadap Polsek Abepura, Pembunuhan terhadap warga pendatang baik di Jayapura maupun Wamena secara jelih dan cermat.

Front Pepera sangat mendukung kerja-kerja pihak kepolisian yang hendak menginvestigasi siapa pelaku dibalik semua itu, dan kepada mereka yang dinyatakan bersalah, harus di hukum sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara ini.

Disini ada 3 hal yang harus dipisakan masalahnya yakni :

1. Penyerangan Kapolsek Abepura

Penyerangan polsek Abepura yang dilakukan oleh oknum tertentu orang yang memakai nama rakyat Papua, dan hal itu disesalkan oleh Front Pepera Papua Barat. Berdasarkan itu, maka kemudian Front Mendukung kerja-kerja kepolisian untuk mengatvokasi peristiwa tersebut dengan cermat dan harus menangkap otak dibalik itu.

Selain itu, penting juga kita harus mengetahui mengapa sampai mereka hendak melakukan hal itu, dan apa penyebabnya?

Front memandang, hal itu dilakukan atas kekecewaan yang mendalam terhadap pihak pemerintah. Ketika rakyat berteriak untuk kesejahteraannya, hal itu selalu diabaikan oleh pihak pemerintah. Ketika rakyat teriak masalah pelanggaran Ham, hukum tidak perna memihak rakyat. Selain itu pun, ketika otonomi khusus diselenggarakan, namun itu hanya sebatas wacana, karena dibalik otonomi khusus, justru hidup rakyat semakin susah. BPS 2007 menyatakan bahwa 72,72% rakyat Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, terjadi banyak pelanggaran Ham. Sekitar 294 rakyat papua di Dogiyai harus meninggal karena Muntaber pada tahun 2008, dan hal itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, dan hal yang serupa juga terjadi di Timika dan Paniai. Kasus Wasior berdarah yang tidak terselesaikan, 16 Maret 2006, Wamena yang menewaskan 9 orang pada tahun 2003, tertembaknya Opinus Tabuni 2008 yang hingga kini polda menutupi kasus opinus tersebut sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian.

Ketika rakyat Papua harus menyuarahkan hal itu melalui aksi-aksi, namun setiap aksi kemanusiaan yang hendak dilakukan selalu tidak diijinkan. Ketika rakyat harus bersuara untuk kebenaran dan keadilannya, mereka selalu dibatasi oleh pihak kepolisian. Polisi yang seharusnya memihak kepada rakyatnya justru terlihat melindungi para koruptor. Sehingga terlihat polisi juga adalah penjahat rakyat.

Front melihat bahwa kekesalan kepada aparat inilah yang membuat mereka harus melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian di polsekta Abepura. Dan hal itu harus disikapi Dewasa oleh pihak kepolisian. Kepolisian harus cermat melihat masalah yang terjadi, apalagi hal itu terjadi bukan di Polsek Abepura namun terjadinya di Lingkaran Abepura tepatnya di depan Tokoh Sumber Makmur.

2. Pembakaran Uncen dan KPU

Pembakaran Uncen dan KPU diduga dilakukan oleh oknum tertentu yang sebenarnya ingin mengacaukan Papua. Hal itu bisa dibuktikan dengan kebiasaan atau budaya serta adat orang Papua. Dalam budaya dan adat orang Papua, yang mereka harus lawan adalah musu, bukan yang lainnya. Dan disini yang terlihat musu mereka hanya kepada pemerintah dalam hal ini manusia sebagai pribadi. Budaya dan adat orang Papua tidak mengajak orang Papua untuk harus bakar ini atau itu dengan sembarangan, apalagi itu hanya sebuah benda.

Berdasarkan hal itu, maka pembakaran Uncen dan KPU sebenarnya dilakukan oleh oknum tertentu yang hendak ingin mengacaukan Papua dengan mengkambinghitamkan orang Papua, dengan mensingkronisasikan peristiwa di depan Tokoh Sumber Makmur atau yang dikenal dengan penyerangan Polsek Abepura, dan hal itu dilakukan oleh orang-orang terlatih yang mempu sangkutkan hal yang satu dan hal yang lain dengan kerja-kerja yang terlatih yang seakan-akan bahwa itu datangnya dari pelaku yang sama.

Front melihat bahwa ini sebuah skenario yang ingin membatalkan Pilpres tapi juga ingin mematikan Sumber Daya Manusia Papua, apalagi Uncen telah menciptakan Sumber Daya Manusia yang banyak dan luar biasa.
Sementara peristiw KPU ketika hendak dilakukan pembakaran, Lampu untuk seluruh Jayapura sempat mati untuk 10-20 menit. Ada apa dibalik itu? jika rakyat Papua yang melakukan hal itu, apakah rakya memiliki mitra dengan PLN?
Melihat hal itu, maka Front Pepera mendukung kerja-kerja pihak kepolisian untuk mengadvokasi pelaku pembakaran Uncen dan KPU tersebut. Dan jika kemudian kedapatan oknum orang, maka pihak kepolisian harus mampu mengetahui apa alasan dilakukan pembakaran tersebut.

3. Pembunuhan Warga Pendatang

Pembunuhan warga pendatang adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat luar biasa, dan hal itu boleh dikatakan bahwa ada permainan tertentu yang hendak mengacaukan Papua, dengan mengadudombakan antara Papua dan Pendatang dan bahkan antara orang Papua dan orang Papua sendiri. Perjuangan Papua tanah damai merupakan perjuangan yang menghargai nilai-nilai manusia.

Melihat hal itu, maka Front Pepera sangat menyesalkan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Jayapura dan Wamena. Berdasarkan itu, Front Pepera memintah kepada pihak aparat agar mampu mengusut tuntas pelaku pembunuhan tersebut.

Melihat poin 1,2 dan 3, maka disana terlihat ada upayah yang hendak dilakukan untuk mengkambinghitamkan orang Papua dengan skenario memaduhkan peristiwa yang satu dengan yang lain, yang seakan-akan datangnya dari sumber yang sama. Oleh karenanya, Front Pepera mengajak agar Esensi persoalan harus dilihat dengan pekah.

Berdasarkan ulasan singkat diatas, maka sikap tegas Front Pepera adalah :

1. Mendukung pihak kepolisian melakukan investigasi kepada pelaku kejahatan dan harus dikaji lebih detail mengapa aksi itu dilakukan dan polisi harus mampu mendongkrak akar permasalahan;

2. Front Pepera tidak mau hal yang serupa terjadi di Tanah Papua lagi, dan oleh karenanya pemerintah harus melihat akar permasalahan dan harus mampu menyelesaikan akar permasalahan tersebut;

3. Untuk mengahiri semua persoalan yang terjadi di Papua, yang kemungkinan akan terjadi juga beberapa waktu kedepan karena kekesalan yang datangnya dari sekelompok radikal yang benci kepada pemerintah atau dilakukan oleh oknum-oknum terlatih untuk mengacaukan Papua, maka pemerintah harus bersedia membuka ruang Dialog Internasional untuk mengakiri semua masalah di Papua;

4. Rakyat Papua jangan terpropokasi dengan permainan tertentu yang sebenarnya ingin membatalkan Pilpres dan Mematikan Sumber Daya Manusia dengan mengkambing hitamkan orang Papua, yang terlihat seakan-akan dilakukan oleh orang Papua.

Demikian pernyataan sikap Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, atas partisipasi dan kerjasama semua pihak demi tertegaknya nilai Demokrasi di Tanah Papua, Front Pepera mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 25 April 2009


Hormat Kami
Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat


MARTHEN GOO
Juru Bicara

Mengetahui Badan Pengurus Pusat


GUNAWAN
Ketua I


0 komentar: