Masyarakat Adat: TNI Harus Bertanggung Jawab

JAYAPURA, DeskPapuaBarat.pos — Masyarakat Adat Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, meminta TNI untuk bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan Isak Psakor, warga Kibai, Disttrik Arso Timur, Senin (22/6) sekitar pukul 14.00 WIT.

"Kami warga Keerom meminta pertanggungjawaban TNI," kata Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom Servo Tuamis kepada wartawan di Jayapura, Selasa. Ia meminta TNI memproses hukum secara tegas terhadap anggotanya yang melakukan penembakan itu. "Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannnya," ujar Servo.Isak Psakor diduga ditembak oleh prajurit TNI yang sedang berpatroli menjaga wilayah tapal batas RI dengan Papua Nugini (PNG) pada Senin siang sekitar pukul 14.00 WIT. "Jenazah korban kini masih disemayamkan di Kampung Kibai untuk menunggu proses lebih lanjut," kata Pemimpin Gereja Katolik Keerom Pastor Jhon Jonga Pr di Arso, ibu kota Kabupaten Keerom, Selasa.

Menurut Pastor John, berdasarkan pengakuan Anton Psakor, ayah korban, pada Senin anaknya, Isak Psakor, bersama dua saudaranya, Wens Psakor dan John Psakor, berjalan kaki dari Kampung Skowt Jauh menuju Kampung Air Asin, Distrik Arso Timur, wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, PNG.

Dalam perjalanan, ketiga anaknya itu berpapasan dengan seekor anjing yang menggonggong mereka dan karena katakutan, mereka bertiga lari memanjat pohon di tengah hutan rimba Distrik Arso Timur.

Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan pada saat itu juga Wens dan John melihat Isak Psakor jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Serta-merta Anton dan John berteriak, "Kami warga kampung Kibai, mengapa tembak saudara kami."

Mendengar teriakan itu, prajurit TNI yang sedang berpatroli di hutan belantara perbatasan RI- PNG lari meninggalkan mereka. "Anton dan John turun dari pohon yang mereka panjat, lalu berusaha menutupi mayat saudara mereka dengan daun-daun dan selanjutnya berlari menemui orangtua dan sanak saudara menyampaikan peristiwa yang memilukan itu," kata Pastor John Jonga mengutip pernyataan Anton Psakor, ayah almarhum Isak.

Dihujani Panah, Penyergapan Brimob Tewaskan 2 Orang

JAYAPURA, DESKPAPUA.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen FX Bagus Ekodanto mengatakan, penyergapan oleh pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polda Papua ke markas kelompok bersenjata yang menguasai bandar udara Kasepo mengakibatkan korban jiwa.

Dua orang dari kelompok bersenjata tewas dan empat Brimob terkena anak panah. "Selain itu ada juga korban tewas dari warga sipil yang merupakan utusan bupati setempat, sehingga total korban tewas berjumlah tiga orang," kata Kapolda di Jayapura, Sabtu (6/6).

Sementara di pihak Brimob Papua terdapat empat orang yang menderita luka cukup serius akibat terkena panah dari kelompok bersenjata itu. Kapolda menjelaskan, penyergapan oleh Brimob yang berbuntut terjadinya kontak senjata itu terjadi sekitar Sabtu (6/6) pukul 01.30 WIT, saat markas kelompok bersenjata yang menguasai Gereja Klasis GKI, sekitar 300 meter dari lapangan terbang Kasepo.

"Saat ini markasnya sudah berhasil kita kuasai," kata Kapolda. Kapolda menambahkan, hingga saat ini identitas para korban yang meninggal belum diketahui secara pasti, termasuk korban tewas yang merupakan utusan Bupati Mamberamo Raya itu.

"Yang bersangkutan merupakan tim perunding antara petugas berwenang dengan kelompok bersenjata yang menguasai lapangan terbang Kasepo, dan ia juga menjadi salah satu korban," ujarnya. Kapolda menceritakan, tertembaknya utusan bupati itu bermula saat Brimob berhasil memukul mundur kelompok bersenjata dari markasnya di Gereja Klasis GKI, sekitar 300 meter dari lapangan Kasepo.

Saat kelompok bersenjata itu mundur meninggalkan markas, mereka bertemu utusan bupati dan langsung menembakinya hingga tewas. Saat ini polisi sudah mengamankan barang bukti dari markas kelompok bersenjata itu.

Barang bukti yang disita antara lain, satu senjata api rakitan, puluhan anak panah dan busurnya, serta dokumen foto latihan para kelompok bersenjata. Dalam penyergapan tersebut, lanjut Kapolda, pihaknya juga menahan seorang perempuan bernama Nela yang diduga anggota kelompok bersenjata dan seorang anak yang masih berumur 14 tahun.

"Saat ini mereka sedang diperiksa di kampung Bagusa," tambah Kapolda.

Bandara Kapeso yang terletak di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, sejak dua pekan terakhir dikuasai oleh kelompok bersenjata.

Sebelum melakukan penyergapan Sabtu dini hari tadi, Polda Papua selalu melakukan pendekatan kepada kelompok bersenjata itu melalui tokoh adat maupun agama.

Sumber :KOMPAS

Internal KNPB Kurang Koordinasi

JAYAPURA (Deskpapua.pos) – Keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sepertinya semakin rapuh, pasalnya Sejak ketuanya ditangkap dan ditahan serta menjalani persidangan, ada beberapa perubahan di internal KNPB yang tidak diketahui Bucthar Tabuni, sehingga ada perbedaan pandangan dan pendapat.

Fiktor Yemo yang dimandatkan sebagai ketua KNPB kepada Papua Pos Kamis (4/6) saat dihubungi melalui telepon, mengatakan Sekjen KMPB, Demus Wenda diangkat secara mendadak, dan tampa sebengatahuan Buchtar Tabuni.

Sehingga menurutnya pernyataan, Buchtar di media kemarin yang mengatakan Buchtar tidak kenal dan tidak tau siapa itu Demus Wenda adalah hal yang biasa dan kurang kordinasi.

Menurut Fiktor memang pengangkatan Demus Wenda secara mendadak dan tidak di ketahui oleh Buchtar. Dan pengangkatan ini, kata Fiktor dilakukan sesuai kebutuhan organisasi KNPB dilapangan.

Fiktor mengaku, sejak Buchtar ditangkap, dirinya mendapat mandat menjadi ketua, “sejak Buchtar ditangkap dan dinggal di dalam penjara, Buchtar tidak mengetahui perkembangan organisasi KNPB di luar dan pengangkatan Demus Wenda sebagai Sekjen yang di sepakati oleh seluruh anggota KNPB,” jelasnya, sembari mengatakan bahwa ini salah faham dan kurang kordinasi.

Kecewa

Dalam kesempatan itu Fiktor mengatakan bahwa perjuangan KNPB pada awalnya memperjuangan aspirasi masyarakat Papua Barat, tentang ketidak adilan pembangunan dan pelanggaran HAM.

Namun seiring berjalannya waktu dan dari setiap unjuk rasa atau demo yang dilakukan KNPB, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat selalu dianggap sebagai suatu tindakan makar oleh aparat.

Akibatnya seluruh aktifis KNPB di kejar dan ditangkap, “ini sangat mengecewakan Rakyat Papua Barat, sehingga bertindak kasar untuk menentang pemerintah dan aparat Kepolisian,” jelasnya.

Fiktor menjelaskan aksi-aksi perlawanan berupa teror dan pengibaran Bendera Bitang Kejora adalah aksi yang dilakukan oleh KNPB. Aksi itu adalah akumulasi bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah maupun pusat, yang tidak memberikan ruang dialog dan ruang demokrasi .

“orang Papua Barat sering ditangkap, karena dianggap separatis pada hal mereka hanya memperjuangkan Aspirasi masyarakat Papua Barat, karena ini kami menentang dan bergabung dengan TPM OPM,” tegas Fiktor.

Kembali Fitor menegaskan bahwa KNPB bertanggujawab atas aksi yang dibuat, tapi, menurutnya tidak akan menyerahkan diri untuk Hukum yang salah dan tidak pasti.

“kami akan menyerakan diri, kalau pemerintah tidak menghukum kami tapi, meberikan kebebasan berdialog dengan Rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib kami,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya mengatakan, KNPB akan terus melakukan aksi, apalagi menjelanng Pilpres.

“kami akan melakukan aksi-aksi memboikut Pilpres dan akan menghasut juga mengkordinir Rakyat Papua Barat agar tidak turut serta dalam Pilpres, karena Capres dan Cawapres yang ada sekarang ini bukan solusi bagi masalah-masalah di Papua Barat,” terangnya. (cr-45)

Sumber :Papuapos

Angka-Suharto era presiden Indonesia mendominasi jajak pendapat

Oleh John Roberts
3 Jun 2009
Mengikuti finalisation hasil dalam pemilihan parlemen Indonesia pada bulan April, telah muncul tiga tiket untuk jajak pendapat presiden pada 8 Juli. Semua tim adalah tiga bagian dari Suharto-era politik pendirian dan memiliki peran yang dimainkan pada administrasi yang memiliki hak-hak demokratis dan disalahgunakan deepened kesenjangan sosial. Masing-masing memiliki tiket umum dari mantan junta Suharto.

Pemegang jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang jelas adalah frontrunner pada tahap ini, telah memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai berjalan mate. Peristiwa Vice President Jusuf Kalla, ketua dari Suharto era-mesin politik Golkar, telah dijemput mantan angkatan bersenjata (TNI) Komandan Jenderal Wiranto. Mantan Presiden Megawati Sukarnoputri akan berjalan dengan mantan komandan yang terkenal jahat pasukan khusus Kopassus Prabowo Subianto.

Sebuah survei oleh Strategis Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan pada akhir April sangat menaruh Yudhoyono dalam memimpin dengan dukungan 87,5 persen dari mereka polled, terhadap 5,87 persen untuk Megawati dan 1,67 persen bagi Kalla. Yudhoyono's Democratic Party memenangkan 20,85 persen suara nasional dan 148 kursi di 560-kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DRP)-sampai tiga kali lipat dari tahun 2004. Akibatnya, Yudhoyono bertemu dengan membatasi persyaratan untuk calon presiden tanpa harus membentuk koalisi dengan pihak lain, menempatkan dia dalam posisi yang kuat untuk memilih wakil presiden itu berjalan mate.
Yudhoyono, mantan Suharto-era umum, disajikan dalam administrasi Megawati sebagai menteri keamanan atas sampai ia keluar pada awal 2004 yang akan dijalankan terhadap dia untuk presiden. Sebagai menteri berkuasa dari militer dan aparat keamanan, ia oversaw yang brutal pemberontakan kontra-operasi terhadap gerakan separatis di Aceh dan Papua.

Yudhoyono's running mate pilihan yang jelas yang bertujuan untuk pengamanan backing bisnis. Boediono tiga kali menjabat sebagai menteri ekonomi dan kepala negara dari bank sentral. Dalam mengumumkan tiket, Yudhoyono foreshadowed sebuah pusat plank di kampanye pemilu, menjanjikan untuk kembali ke Indonesia yang tingkat pertumbuhan sebesar 7 persen, meningkat dari 4,4 persen pada kuartal pertama dari 2009.

Yudhoyono telah di bawah tekanan dari Islam berbasis Sesungguhnya Partai Keadilan (PKS) untuk memilih pemimpin-nya sebagai calon wakil presiden. Terkait erat dengan Yudhoyono pertama administrasi, maka PKS adalah satu-satunya pihak lain untuk meningkatkan suara dalam jajak pendapat parlemen, atas marginally dari 7,34 persen menjadi 7,88 persen dan 59 kursi. Nampaknya PKS yang enggan memberi persetujuan untuk pilihan Boediono.

Dukungan dari PKS dan pihak lainnya Islamis-United Development Party (PPP), National Awakening Party (PKB) dan Partai Mandat Nasional (PAN)-akan penting presiden dalam jajak pendapat dan juga bagi Presiden untuk melakukan kontrol melalui parlemen baru. The PPP, PKB dan PAN yang masing-masing dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berfungsi sebagai bagian dari hukum terbatas oposisi yang diizinkan di bawah Suharto junta. Mereka memenangkan 39, 26 dan 42 kursi berturut-turut.

Yang kuat sekali semua-Golkar slumped untuk hanya 14,45 persen dalam pemilihan parlemen dan memperoleh 108 kursi kedua-jauh ke Partai Demokrat. Kalla's alignment dengan Wiranto dan baru-membentuk partai Hanura memiliki hallmarks dari perkawinan dari kebutuhan setelah Yudhoyono menjadi jelas ia pergi ke dump Kalla dan Golkar dari presiden tiket. Golkar telah dibagi secara mendalam atas para calon presiden, dengan beberapa contenders dorong-mendorong untuk posisi. Itu diperlukan dukungan dari pihak lain karena hasil sendiri tidak memenuhi ambang batas 20 persen yang diperlukan untuk berdiri di jajak pendapat presiden.
Hanura memperoleh 15 kursi dan yang terakhir dari 38 pihak untuk memenuhi syarat untuk perwakilan parlemen. Sebagai kepala angkatan bersenjata, Wiranto bertanggung jawab untuk militer-didukung kampanye intimidasi dan kekerasan di Timor Timur pada tahun 1999 terhadap pendukung pro-kemerdekaan. PBB Timor Timur Satuan Khusus Kejahatan didakwa Wiranto pada tahun 2003 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi tuntutan belum bertindak atas. Wiranto campaigned dalam pemilihan parlemen berdasarkan kebijakan ekonomi yang nasionalis, termasuk janji untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi pangan domestik, impor dan memotong slash "ilegal" pekerja imigran.

Ia adalah Megawati-Prabowo tiket, namun yang paling sheds cahaya pada proses politik di Jakarta selama 11 tahun. Secara dangkal, Megawati dan Prabowo adalah pada sisi berlawanan dari barricades selama mati hari dari kediktatoran Suharto pada tahun 1998. Megawati, anak perempuan presiden pertama Indonesia Sukarno, adalah untuk mendorong kedepan sebagai simbol dari luas populer tuntutan reformasi. Prabowo, kepala Kopassus, telah berkuasa dari suppressing berkembang protes dan terkenal jahat untuk kidnappings dan disappearances dari aktivis mahasiswa.

Jauh dari memimpin pemberontakan terhadap Suharto, bagaimanapun, peran Megawati dan perdamaian lainnya, seperti dari PKB Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dari PAN, telah berkembang ke berisi massa gerakan mahasiswa dan orang-orang yang bekerja. Meskipun memiliki kritik terhadap junta, semua telah tiga ikatan untuk menutup bagian dari militer dan aparat negara, yang, setelah jatuhnya Suharto, mereka lakukan untuk menjaga mereka sepenuhnya.

Yang penting pasak datang pada bulan November 1998, ketika protes besar terkepung di gedung parlemen di Jakarta, menuntut reformasi luas. Championing jauh dari tuntutan tersebut, Megawati, Rais dan Wahid pendekkan berurusan dengan Suharto-era reformasi terbatas bagi legislator dan pemilu tahun 1999. Memberi persetujuan untuk maju militer dan tua dari Thugs bersenjata untuk mengambil tindakan keras di protesters, menewaskan setidaknya tujuh.

Megawati dan dia-Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) memenangkan pemilu 1999, namun gagal untuk mencapai mayoritas parlemen. Golkar dan militer didukung Wahid sebagai opsi yang lebih aman untuk menstabilkan negara, namun dengan cepat datang ke dalam konflik dengan dia ketika dia mulai membuat administrasi terbatas reformasi demokratis dan bukti konsesi ke gerakan separatis di Aceh dan Papua Barat.

Wahid ousted itu dari kantor pada bulan Juli 2001 di palsu atas biaya korupsi dan Megawati telah terinstal dengan backing dari militer. Megawati dikembalikan Wahid kebijakan di Aceh dan Papua Barat dan memberi orang giat dalam 2003 untuk brutal ofensif militer di Aceh terhadap separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Yudhoyono, yang seperti dia atas keamanan menteri oversaw operasi, pergi ke tantangan dia presiden dalam jajak pendapat pada tahun berikutnya.

Semua yang disebut perdamaian, Megawati khususnya, peran penting yang dimainkan dalam merehabilitasi militer, yang secara luas detested sebagai akibat dari brutal kediktatoran Suharto. Baik Suharto maupun Generals setiap orang yang dituntut untuk kejahatan mereka. Selain itu, kegagalan Wahid dan Megawati untuk membentuk dasar hak-hak demokratis dan meningkatkan standar hidup hanya emboldened mantan Generals seperti Yudhoyono, Wiranto dan Prabowo menjadi lebih assertive.

Megawati aliansi dengan Prabowo logis adalah hasil dari proses ini. Prabowo dukungan Megawati memungkinkan untuk berdiri sebagai calon presiden. Sebagai gantinya, Megawati adalah membantu mempromosikan kanan kerakyatan Prabowo dan Partai Gerindra, yang memenangkan 26 kursi setelah kampanye iklan besar-besaran yang dibiayai oleh Prabowo dari bilyuner saudara Hashim Djojohadikusimo.

Wakil Prabowo di Gerindra adalah Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala terkenal jahat Badan Intelijen Negara (BIN). Muchdi adalah acquitted biaya atas pembunuhan 2004 yang dikenal Munir aktivis hak-hak sipil, walaupun banyak bukti terhadap dia.

Bertentangan dengan Yudhoyono's pro-pasar agenda, Megawati dan Prabowo telah memfokuskan kampanye mereka pada ekonomi nasionalisme. Pada hari Minggu, misalnya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus mengikuti Jepang dalam membatasi pengecer asing seperti Wal-Mart. "Kami hanya perlu diingat bahwa jika kita berbelanja di luar superstores, kami petani dan pedagang kecil akan berteriak," katanya. Mempertahankan jauh dari orang-orang yang bekerja, program ini proteksionisme mewakili kepentingan kaum bagian dari bisnis di Indonesia rentan terhadap persaingan asing.
Setelah lebih dari satu dekade yang rusak menjanjikan, tidak ada semangat untuk meluas populer salah satu kandidat. Salah satu tanda ini kedendaman adalah suara rendah dari pada bulan April
jajak pendapat parlemen. Dari 171 juta pemilih memenuhi syarat, 49,67 juta suara tidak sama sekali dan lain 17,49 juta valid ballots cast-in total, baik melalui ketiga, atau lebih dari 67 juta pemilih. Di bawah Suharto junta, "golput", atau tuangan dari kertas kosong voting, merupakan salah satu dari beberapa cara untuk mendaftarkan sebuah protes terhadap rezim.

Yudhoyono adalah bergantung pada ekonomi merekam untuk memenangkan kedua istilah dia sebagai presiden. Sejauh ini dampak global resesi ekonomi di Indonesia belum besar sebagai sebagai negara-negara Asia lainnya yang lebih banyak tergantung pada ekspor. Namun, karena krisis internasional hits deepens dan Indonesia, yang ketegangan politik dan sosial pasti akan datang ke permukaan manapun yang memenangkan calon presiden.

OPM-KNPB Bukan Separatis

SENTANI(PAPOS) –Serangkai kekacauan seperti di Tingginambut, pembakaran gedung Rektorat Uncen, penguasaan Lapter Kapeso, teror di Tanah Hitam dan aksi kekerasan lainnya menjelang dan pasca Pemilu Legislatif, diakui Sekjen KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Dimus Wenda, murni gerakan rakyat Papua yang mencari kedaulatan.

Gerakan sejumlah aksi tersebut dikatakan Dimus Wenda berada di bawah Komando KNPB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), meskipun dituding berbagai elemen masyarakat di Papua sebagai aksi kelompok separatis. Oleh karena itu, Dimus Wenda membantah kencaman seperti disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Ketua MRP Papua.

“Kami ini bukan separatis, tetapi rakyat Papua yang mencari kedaulatan, sehingga tidak benar kalau dibilang separatis, yang separatis adalah mereka yang duduk di birokrasi seperti Wakil Gubernur, ketua MRP dan Ketua DPRP yang tidak bertangungjawab untuk pelaksanaan Otsus yang tidak maksimal di Papua. Kami tetap akan melakukan berbagai aksi selama 2 bulan ke depan dan membatalkan Pilpres ,” ujarnya kepada wartawan di Sentani, Sabtu (30/5).

Dikatakan, sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, merupakan sikap dari TPN/OMP yang sudah

disepakati bersama dalam satu pertemuan resmi dihadiri sejumlah elemen perjuagan Papua merdeka, karena melihat kondisi rakyat Papua yang tidak jelas dalam era otonomi khusus ini.

Pasalnya, otonomi khusus yang sudah berjalan selama 7 tahun, belum juga membawa dampak apa-apa malah menguntungkan kelompok birokrat. Bahkan untuk masalah tersebut telah diperjuangkan oleh KNPB melalui, aksi Demo, permintahan dialog dengan pemerintah pusat, tetapi tidak ditanggapi.

“Gerakan rakyat itu harus diambil untuk mengakhiri seluruh pergerakan di tahun 2009,” ujar Dimus Wenda yang juga Jubir (Juru Bicara, red) OPM ini.

Selain itu juga ditegaskan, aksi yang pergerakan yang dilakukan oleh TPN/OPM, bersama elemen lain termasuk KNPB, mengarah kepada perjuagan rakyat, dimana rakyat Papua akan bangkit melawan pemerintah atas apa yang sudah dialami orang Papua saat ini. “Gerakan ini akan berlangsung sampai pemerintah menyelengarakan reverendum untuk orang Papua,”paparnya.(nabas)