Internal KNPB Kurang Koordinasi

JAYAPURA (Deskpapua.pos) – Keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sepertinya semakin rapuh, pasalnya Sejak ketuanya ditangkap dan ditahan serta menjalani persidangan, ada beberapa perubahan di internal KNPB yang tidak diketahui Bucthar Tabuni, sehingga ada perbedaan pandangan dan pendapat.

Fiktor Yemo yang dimandatkan sebagai ketua KNPB kepada Papua Pos Kamis (4/6) saat dihubungi melalui telepon, mengatakan Sekjen KMPB, Demus Wenda diangkat secara mendadak, dan tampa sebengatahuan Buchtar Tabuni.

Sehingga menurutnya pernyataan, Buchtar di media kemarin yang mengatakan Buchtar tidak kenal dan tidak tau siapa itu Demus Wenda adalah hal yang biasa dan kurang kordinasi.

Menurut Fiktor memang pengangkatan Demus Wenda secara mendadak dan tidak di ketahui oleh Buchtar. Dan pengangkatan ini, kata Fiktor dilakukan sesuai kebutuhan organisasi KNPB dilapangan.

Fiktor mengaku, sejak Buchtar ditangkap, dirinya mendapat mandat menjadi ketua, “sejak Buchtar ditangkap dan dinggal di dalam penjara, Buchtar tidak mengetahui perkembangan organisasi KNPB di luar dan pengangkatan Demus Wenda sebagai Sekjen yang di sepakati oleh seluruh anggota KNPB,” jelasnya, sembari mengatakan bahwa ini salah faham dan kurang kordinasi.

Kecewa

Dalam kesempatan itu Fiktor mengatakan bahwa perjuangan KNPB pada awalnya memperjuangan aspirasi masyarakat Papua Barat, tentang ketidak adilan pembangunan dan pelanggaran HAM.

Namun seiring berjalannya waktu dan dari setiap unjuk rasa atau demo yang dilakukan KNPB, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat selalu dianggap sebagai suatu tindakan makar oleh aparat.

Akibatnya seluruh aktifis KNPB di kejar dan ditangkap, “ini sangat mengecewakan Rakyat Papua Barat, sehingga bertindak kasar untuk menentang pemerintah dan aparat Kepolisian,” jelasnya.

Fiktor menjelaskan aksi-aksi perlawanan berupa teror dan pengibaran Bendera Bitang Kejora adalah aksi yang dilakukan oleh KNPB. Aksi itu adalah akumulasi bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah maupun pusat, yang tidak memberikan ruang dialog dan ruang demokrasi .

“orang Papua Barat sering ditangkap, karena dianggap separatis pada hal mereka hanya memperjuangkan Aspirasi masyarakat Papua Barat, karena ini kami menentang dan bergabung dengan TPM OPM,” tegas Fiktor.

Kembali Fitor menegaskan bahwa KNPB bertanggujawab atas aksi yang dibuat, tapi, menurutnya tidak akan menyerahkan diri untuk Hukum yang salah dan tidak pasti.

“kami akan menyerakan diri, kalau pemerintah tidak menghukum kami tapi, meberikan kebebasan berdialog dengan Rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib kami,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya mengatakan, KNPB akan terus melakukan aksi, apalagi menjelanng Pilpres.

“kami akan melakukan aksi-aksi memboikut Pilpres dan akan menghasut juga mengkordinir Rakyat Papua Barat agar tidak turut serta dalam Pilpres, karena Capres dan Cawapres yang ada sekarang ini bukan solusi bagi masalah-masalah di Papua Barat,” terangnya. (cr-45)

Sumber :Papuapos