OPM LAHIR KARENA KETIDAKADILAN

JUMPA PERS : Sekjen Front Pepera, Gunawan Inggeruli didampingi Marthen Goo dalam jumpa pers, usai acara Doa Bersama dalam rangka peringatan HUT OPM di Asrama Tunas Harapan, Abepura, Rabu (1/7) ke¬marin
Tepat 1 Juli, hari yang diklaim sebagai hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga ada saja orang yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mengekpresikan diri menentang pemerintah yang dianggap bertindak tidak adil terhadap masyarakat.

Laporan : Feri/Papua Pos

Jika pada masa lalu perjuangan OPM semata-mata untuk keinginan melepaskan diri terpisah dari NKRI, tetapi saat ini perjuangan yang dilakukan bukan untuk melawan pemerintah tetapi menyuarakan adanya ketidak adilan terhadap masyarakat Papua khusus bagi masyarakat miskin dipedalaman. Meskipun Otsus digulirkan ternyata keberadaan Otsus hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja.

Seperti diutarakan Sekjen Front Pepera, Gunawan Inggeruli didampingi Marthen Goo dalam jumpa pers, usai acara Doa Bersama dalam rangka peringatan HUT OPM yang berlangsung di Asrama Tunas Harapan, Abepura, Rabu (1/7) kemarin, bahwa perayaan HUT OPM kali ini dilakukan dengan doa bersama, tidak dengan kegiatan upacara yang dianggap negative oleh pemerintah.

Dijelaskan, berdirinya OPM dilatarbelakangi ketidakpuasan atas tindakan pemerintah terhadap masyarakat Papua pada saat itu. Bahkan tindakan ketidak adilan itu disinyalir berlanjut hingga saat ini. Walau Papua telah diberikan Otsus sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan ternyata tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya di era Otsus ini kondisi riil masyarakat masih tetap miskin.

" Otsus hanya melahirkan koruptor lokal yang bekerjasama dengan koruptor nasional. Dampak perbuatan tersebut masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa tetap jadi korban," jelasnya.

Secara riil, katanya, era Otsus banyak orang asli Papua yang menduduki jabatan utama dan penting di provinsi, kabupaten dan kota. Hanya saja, orang Papua yang mendapat jabatan ini tampak mensejaterakan dirinya sendiri, sedangkan masyarakat lapisan bawah masih hidup dibawah garis kemiskinan.

" Seperti Gubernur Papua tidak bisa berbuat apa-apa, terbukti membuat pasar bagi mama-mama sampai sekarang tidak bisa terwujud," timpah Marthen.

Masih menurutnya, di era Otsus seperti sekarang ini masyarakat Papua masih banyak yang menderita atas tindakan militer dan Kepolisian. Bisa dikatakan kalau, jaminan hidup bagi masyarakat Papua tidak ada sama sekali.

Oleh sebab itu Gunawan secara tegas mengatakan, kalau front Pepera akan terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Papua. Hingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua. **

Dihujani Panah, Penyergapan Brimob Tewaskan 2 Orang

JAYAPURA, DESKPAPUA.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen FX Bagus Ekodanto mengatakan, penyergapan oleh pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polda Papua ke markas kelompok bersenjata yang menguasai bandar udara Kasepo mengakibatkan korban jiwa.

Dua orang dari kelompok bersenjata tewas dan empat Brimob terkena anak panah. "Selain itu ada juga korban tewas dari warga sipil yang merupakan utusan bupati setempat, sehingga total korban tewas berjumlah tiga orang," kata Kapolda di Jayapura, Sabtu (6/6).

Sementara di pihak Brimob Papua terdapat empat orang yang menderita luka cukup serius akibat terkena panah dari kelompok bersenjata itu. Kapolda menjelaskan, penyergapan oleh Brimob yang berbuntut terjadinya kontak senjata itu terjadi sekitar Sabtu (6/6) pukul 01.30 WIT, saat markas kelompok bersenjata yang menguasai Gereja Klasis GKI, sekitar 300 meter dari lapangan terbang Kasepo.

"Saat ini markasnya sudah berhasil kita kuasai," kata Kapolda. Kapolda menambahkan, hingga saat ini identitas para korban yang meninggal belum diketahui secara pasti, termasuk korban tewas yang merupakan utusan Bupati Mamberamo Raya itu.

"Yang bersangkutan merupakan tim perunding antara petugas berwenang dengan kelompok bersenjata yang menguasai lapangan terbang Kasepo, dan ia juga menjadi salah satu korban," ujarnya. Kapolda menceritakan, tertembaknya utusan bupati itu bermula saat Brimob berhasil memukul mundur kelompok bersenjata dari markasnya di Gereja Klasis GKI, sekitar 300 meter dari lapangan Kasepo.

Saat kelompok bersenjata itu mundur meninggalkan markas, mereka bertemu utusan bupati dan langsung menembakinya hingga tewas. Saat ini polisi sudah mengamankan barang bukti dari markas kelompok bersenjata itu.

Barang bukti yang disita antara lain, satu senjata api rakitan, puluhan anak panah dan busurnya, serta dokumen foto latihan para kelompok bersenjata. Dalam penyergapan tersebut, lanjut Kapolda, pihaknya juga menahan seorang perempuan bernama Nela yang diduga anggota kelompok bersenjata dan seorang anak yang masih berumur 14 tahun.

"Saat ini mereka sedang diperiksa di kampung Bagusa," tambah Kapolda.

Bandara Kapeso yang terletak di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, sejak dua pekan terakhir dikuasai oleh kelompok bersenjata.

Sebelum melakukan penyergapan Sabtu dini hari tadi, Polda Papua selalu melakukan pendekatan kepada kelompok bersenjata itu melalui tokoh adat maupun agama.

Sumber :KOMPAS

Internal KNPB Kurang Koordinasi

JAYAPURA (Deskpapua.pos) – Keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sepertinya semakin rapuh, pasalnya Sejak ketuanya ditangkap dan ditahan serta menjalani persidangan, ada beberapa perubahan di internal KNPB yang tidak diketahui Bucthar Tabuni, sehingga ada perbedaan pandangan dan pendapat.

Fiktor Yemo yang dimandatkan sebagai ketua KNPB kepada Papua Pos Kamis (4/6) saat dihubungi melalui telepon, mengatakan Sekjen KMPB, Demus Wenda diangkat secara mendadak, dan tampa sebengatahuan Buchtar Tabuni.

Sehingga menurutnya pernyataan, Buchtar di media kemarin yang mengatakan Buchtar tidak kenal dan tidak tau siapa itu Demus Wenda adalah hal yang biasa dan kurang kordinasi.

Menurut Fiktor memang pengangkatan Demus Wenda secara mendadak dan tidak di ketahui oleh Buchtar. Dan pengangkatan ini, kata Fiktor dilakukan sesuai kebutuhan organisasi KNPB dilapangan.

Fiktor mengaku, sejak Buchtar ditangkap, dirinya mendapat mandat menjadi ketua, “sejak Buchtar ditangkap dan dinggal di dalam penjara, Buchtar tidak mengetahui perkembangan organisasi KNPB di luar dan pengangkatan Demus Wenda sebagai Sekjen yang di sepakati oleh seluruh anggota KNPB,” jelasnya, sembari mengatakan bahwa ini salah faham dan kurang kordinasi.

Kecewa

Dalam kesempatan itu Fiktor mengatakan bahwa perjuangan KNPB pada awalnya memperjuangan aspirasi masyarakat Papua Barat, tentang ketidak adilan pembangunan dan pelanggaran HAM.

Namun seiring berjalannya waktu dan dari setiap unjuk rasa atau demo yang dilakukan KNPB, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat selalu dianggap sebagai suatu tindakan makar oleh aparat.

Akibatnya seluruh aktifis KNPB di kejar dan ditangkap, “ini sangat mengecewakan Rakyat Papua Barat, sehingga bertindak kasar untuk menentang pemerintah dan aparat Kepolisian,” jelasnya.

Fiktor menjelaskan aksi-aksi perlawanan berupa teror dan pengibaran Bendera Bitang Kejora adalah aksi yang dilakukan oleh KNPB. Aksi itu adalah akumulasi bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah maupun pusat, yang tidak memberikan ruang dialog dan ruang demokrasi .

“orang Papua Barat sering ditangkap, karena dianggap separatis pada hal mereka hanya memperjuangkan Aspirasi masyarakat Papua Barat, karena ini kami menentang dan bergabung dengan TPM OPM,” tegas Fiktor.

Kembali Fitor menegaskan bahwa KNPB bertanggujawab atas aksi yang dibuat, tapi, menurutnya tidak akan menyerahkan diri untuk Hukum yang salah dan tidak pasti.

“kami akan menyerakan diri, kalau pemerintah tidak menghukum kami tapi, meberikan kebebasan berdialog dengan Rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib kami,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya mengatakan, KNPB akan terus melakukan aksi, apalagi menjelanng Pilpres.

“kami akan melakukan aksi-aksi memboikut Pilpres dan akan menghasut juga mengkordinir Rakyat Papua Barat agar tidak turut serta dalam Pilpres, karena Capres dan Cawapres yang ada sekarang ini bukan solusi bagi masalah-masalah di Papua Barat,” terangnya. (cr-45)

Sumber :Papuapos

OPM-KNPB Bukan Separatis

SENTANI(PAPOS) –Serangkai kekacauan seperti di Tingginambut, pembakaran gedung Rektorat Uncen, penguasaan Lapter Kapeso, teror di Tanah Hitam dan aksi kekerasan lainnya menjelang dan pasca Pemilu Legislatif, diakui Sekjen KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Dimus Wenda, murni gerakan rakyat Papua yang mencari kedaulatan.

Gerakan sejumlah aksi tersebut dikatakan Dimus Wenda berada di bawah Komando KNPB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), meskipun dituding berbagai elemen masyarakat di Papua sebagai aksi kelompok separatis. Oleh karena itu, Dimus Wenda membantah kencaman seperti disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Ketua MRP Papua.

“Kami ini bukan separatis, tetapi rakyat Papua yang mencari kedaulatan, sehingga tidak benar kalau dibilang separatis, yang separatis adalah mereka yang duduk di birokrasi seperti Wakil Gubernur, ketua MRP dan Ketua DPRP yang tidak bertangungjawab untuk pelaksanaan Otsus yang tidak maksimal di Papua. Kami tetap akan melakukan berbagai aksi selama 2 bulan ke depan dan membatalkan Pilpres ,” ujarnya kepada wartawan di Sentani, Sabtu (30/5).

Dikatakan, sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, merupakan sikap dari TPN/OMP yang sudah

disepakati bersama dalam satu pertemuan resmi dihadiri sejumlah elemen perjuagan Papua merdeka, karena melihat kondisi rakyat Papua yang tidak jelas dalam era otonomi khusus ini.

Pasalnya, otonomi khusus yang sudah berjalan selama 7 tahun, belum juga membawa dampak apa-apa malah menguntungkan kelompok birokrat. Bahkan untuk masalah tersebut telah diperjuangkan oleh KNPB melalui, aksi Demo, permintahan dialog dengan pemerintah pusat, tetapi tidak ditanggapi.

“Gerakan rakyat itu harus diambil untuk mengakhiri seluruh pergerakan di tahun 2009,” ujar Dimus Wenda yang juga Jubir (Juru Bicara, red) OPM ini.

Selain itu juga ditegaskan, aksi yang pergerakan yang dilakukan oleh TPN/OPM, bersama elemen lain termasuk KNPB, mengarah kepada perjuagan rakyat, dimana rakyat Papua akan bangkit melawan pemerintah atas apa yang sudah dialami orang Papua saat ini. “Gerakan ini akan berlangsung sampai pemerintah menyelengarakan reverendum untuk orang Papua,”paparnya.(nabas)