SENTANI(PAPOS) –Serangkai kekacauan seperti di Tingginambut, pembakaran gedung Rektorat Uncen, penguasaan Lapter Kapeso, teror di Tanah Hitam dan aksi kekerasan lainnya menjelang dan pasca Pemilu Legislatif, diakui Sekjen KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Dimus Wenda, murni gerakan rakyat Papua yang mencari kedaulatan.
Gerakan sejumlah aksi tersebut dikatakan Dimus Wenda berada di bawah Komando KNPB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), meskipun dituding berbagai elemen masyarakat di Papua sebagai aksi kelompok separatis. Oleh karena itu, Dimus Wenda membantah kencaman seperti disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Ketua MRP Papua.
“Kami ini bukan separatis, tetapi rakyat Papua yang mencari kedaulatan, sehingga tidak benar kalau dibilang separatis, yang separatis adalah mereka yang duduk di birokrasi seperti Wakil Gubernur, ketua MRP dan Ketua DPRP yang tidak bertangungjawab untuk pelaksanaan Otsus yang tidak maksimal di Papua. Kami tetap akan melakukan berbagai aksi selama 2 bulan ke depan dan membatalkan Pilpres ,” ujarnya kepada wartawan di Sentani, Sabtu (30/5).
Dikatakan, sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, merupakan sikap dari TPN/OMP yang sudah
disepakati bersama dalam satu pertemuan resmi dihadiri sejumlah elemen perjuagan Papua merdeka, karena melihat kondisi rakyat Papua yang tidak jelas dalam era otonomi khusus ini.
Pasalnya, otonomi khusus yang sudah berjalan selama 7 tahun, belum juga membawa dampak apa-apa malah menguntungkan kelompok birokrat. Bahkan untuk masalah tersebut telah diperjuangkan oleh KNPB melalui, aksi Demo, permintahan dialog dengan pemerintah pusat, tetapi tidak ditanggapi.
“Gerakan rakyat itu harus diambil untuk mengakhiri seluruh pergerakan di tahun 2009,” ujar Dimus Wenda yang juga Jubir (Juru Bicara, red) OPM ini.
Selain itu juga ditegaskan, aksi yang pergerakan yang dilakukan oleh TPN/OPM, bersama elemen lain termasuk KNPB, mengarah kepada perjuagan rakyat, dimana rakyat Papua akan bangkit melawan pemerintah atas apa yang sudah dialami orang Papua saat ini. “Gerakan ini akan berlangsung sampai pemerintah menyelengarakan reverendum untuk orang Papua,”paparnya.(nabas)
0 komentar:
Posting Komentar