OPM LAHIR KARENA KETIDAKADILAN

JUMPA PERS : Sekjen Front Pepera, Gunawan Inggeruli didampingi Marthen Goo dalam jumpa pers, usai acara Doa Bersama dalam rangka peringatan HUT OPM di Asrama Tunas Harapan, Abepura, Rabu (1/7) ke¬marin
Tepat 1 Juli, hari yang diklaim sebagai hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga ada saja orang yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mengekpresikan diri menentang pemerintah yang dianggap bertindak tidak adil terhadap masyarakat.

Laporan : Feri/Papua Pos

Jika pada masa lalu perjuangan OPM semata-mata untuk keinginan melepaskan diri terpisah dari NKRI, tetapi saat ini perjuangan yang dilakukan bukan untuk melawan pemerintah tetapi menyuarakan adanya ketidak adilan terhadap masyarakat Papua khusus bagi masyarakat miskin dipedalaman. Meskipun Otsus digulirkan ternyata keberadaan Otsus hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja.

Seperti diutarakan Sekjen Front Pepera, Gunawan Inggeruli didampingi Marthen Goo dalam jumpa pers, usai acara Doa Bersama dalam rangka peringatan HUT OPM yang berlangsung di Asrama Tunas Harapan, Abepura, Rabu (1/7) kemarin, bahwa perayaan HUT OPM kali ini dilakukan dengan doa bersama, tidak dengan kegiatan upacara yang dianggap negative oleh pemerintah.

Dijelaskan, berdirinya OPM dilatarbelakangi ketidakpuasan atas tindakan pemerintah terhadap masyarakat Papua pada saat itu. Bahkan tindakan ketidak adilan itu disinyalir berlanjut hingga saat ini. Walau Papua telah diberikan Otsus sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan ternyata tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya di era Otsus ini kondisi riil masyarakat masih tetap miskin.

" Otsus hanya melahirkan koruptor lokal yang bekerjasama dengan koruptor nasional. Dampak perbuatan tersebut masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa tetap jadi korban," jelasnya.

Secara riil, katanya, era Otsus banyak orang asli Papua yang menduduki jabatan utama dan penting di provinsi, kabupaten dan kota. Hanya saja, orang Papua yang mendapat jabatan ini tampak mensejaterakan dirinya sendiri, sedangkan masyarakat lapisan bawah masih hidup dibawah garis kemiskinan.

" Seperti Gubernur Papua tidak bisa berbuat apa-apa, terbukti membuat pasar bagi mama-mama sampai sekarang tidak bisa terwujud," timpah Marthen.

Masih menurutnya, di era Otsus seperti sekarang ini masyarakat Papua masih banyak yang menderita atas tindakan militer dan Kepolisian. Bisa dikatakan kalau, jaminan hidup bagi masyarakat Papua tidak ada sama sekali.

Oleh sebab itu Gunawan secara tegas mengatakan, kalau front Pepera akan terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Papua. Hingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua. **

Masyarakat Adat: TNI Harus Bertanggung Jawab

JAYAPURA, DeskPapuaBarat.pos — Masyarakat Adat Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, meminta TNI untuk bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan Isak Psakor, warga Kibai, Disttrik Arso Timur, Senin (22/6) sekitar pukul 14.00 WIT.

"Kami warga Keerom meminta pertanggungjawaban TNI," kata Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom Servo Tuamis kepada wartawan di Jayapura, Selasa. Ia meminta TNI memproses hukum secara tegas terhadap anggotanya yang melakukan penembakan itu. "Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannnya," ujar Servo.Isak Psakor diduga ditembak oleh prajurit TNI yang sedang berpatroli menjaga wilayah tapal batas RI dengan Papua Nugini (PNG) pada Senin siang sekitar pukul 14.00 WIT. "Jenazah korban kini masih disemayamkan di Kampung Kibai untuk menunggu proses lebih lanjut," kata Pemimpin Gereja Katolik Keerom Pastor Jhon Jonga Pr di Arso, ibu kota Kabupaten Keerom, Selasa.

Menurut Pastor John, berdasarkan pengakuan Anton Psakor, ayah korban, pada Senin anaknya, Isak Psakor, bersama dua saudaranya, Wens Psakor dan John Psakor, berjalan kaki dari Kampung Skowt Jauh menuju Kampung Air Asin, Distrik Arso Timur, wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, PNG.

Dalam perjalanan, ketiga anaknya itu berpapasan dengan seekor anjing yang menggonggong mereka dan karena katakutan, mereka bertiga lari memanjat pohon di tengah hutan rimba Distrik Arso Timur.

Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan pada saat itu juga Wens dan John melihat Isak Psakor jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Serta-merta Anton dan John berteriak, "Kami warga kampung Kibai, mengapa tembak saudara kami."

Mendengar teriakan itu, prajurit TNI yang sedang berpatroli di hutan belantara perbatasan RI- PNG lari meninggalkan mereka. "Anton dan John turun dari pohon yang mereka panjat, lalu berusaha menutupi mayat saudara mereka dengan daun-daun dan selanjutnya berlari menemui orangtua dan sanak saudara menyampaikan peristiwa yang memilukan itu," kata Pastor John Jonga mengutip pernyataan Anton Psakor, ayah almarhum Isak.

Dihujani Panah, Penyergapan Brimob Tewaskan 2 Orang

JAYAPURA, DESKPAPUA.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen FX Bagus Ekodanto mengatakan, penyergapan oleh pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polda Papua ke markas kelompok bersenjata yang menguasai bandar udara Kasepo mengakibatkan korban jiwa.

Dua orang dari kelompok bersenjata tewas dan empat Brimob terkena anak panah. "Selain itu ada juga korban tewas dari warga sipil yang merupakan utusan bupati setempat, sehingga total korban tewas berjumlah tiga orang," kata Kapolda di Jayapura, Sabtu (6/6).

Sementara di pihak Brimob Papua terdapat empat orang yang menderita luka cukup serius akibat terkena panah dari kelompok bersenjata itu. Kapolda menjelaskan, penyergapan oleh Brimob yang berbuntut terjadinya kontak senjata itu terjadi sekitar Sabtu (6/6) pukul 01.30 WIT, saat markas kelompok bersenjata yang menguasai Gereja Klasis GKI, sekitar 300 meter dari lapangan terbang Kasepo.

"Saat ini markasnya sudah berhasil kita kuasai," kata Kapolda. Kapolda menambahkan, hingga saat ini identitas para korban yang meninggal belum diketahui secara pasti, termasuk korban tewas yang merupakan utusan Bupati Mamberamo Raya itu.

"Yang bersangkutan merupakan tim perunding antara petugas berwenang dengan kelompok bersenjata yang menguasai lapangan terbang Kasepo, dan ia juga menjadi salah satu korban," ujarnya. Kapolda menceritakan, tertembaknya utusan bupati itu bermula saat Brimob berhasil memukul mundur kelompok bersenjata dari markasnya di Gereja Klasis GKI, sekitar 300 meter dari lapangan Kasepo.

Saat kelompok bersenjata itu mundur meninggalkan markas, mereka bertemu utusan bupati dan langsung menembakinya hingga tewas. Saat ini polisi sudah mengamankan barang bukti dari markas kelompok bersenjata itu.

Barang bukti yang disita antara lain, satu senjata api rakitan, puluhan anak panah dan busurnya, serta dokumen foto latihan para kelompok bersenjata. Dalam penyergapan tersebut, lanjut Kapolda, pihaknya juga menahan seorang perempuan bernama Nela yang diduga anggota kelompok bersenjata dan seorang anak yang masih berumur 14 tahun.

"Saat ini mereka sedang diperiksa di kampung Bagusa," tambah Kapolda.

Bandara Kapeso yang terletak di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, sejak dua pekan terakhir dikuasai oleh kelompok bersenjata.

Sebelum melakukan penyergapan Sabtu dini hari tadi, Polda Papua selalu melakukan pendekatan kepada kelompok bersenjata itu melalui tokoh adat maupun agama.

Sumber :KOMPAS

Internal KNPB Kurang Koordinasi

JAYAPURA (Deskpapua.pos) – Keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sepertinya semakin rapuh, pasalnya Sejak ketuanya ditangkap dan ditahan serta menjalani persidangan, ada beberapa perubahan di internal KNPB yang tidak diketahui Bucthar Tabuni, sehingga ada perbedaan pandangan dan pendapat.

Fiktor Yemo yang dimandatkan sebagai ketua KNPB kepada Papua Pos Kamis (4/6) saat dihubungi melalui telepon, mengatakan Sekjen KMPB, Demus Wenda diangkat secara mendadak, dan tampa sebengatahuan Buchtar Tabuni.

Sehingga menurutnya pernyataan, Buchtar di media kemarin yang mengatakan Buchtar tidak kenal dan tidak tau siapa itu Demus Wenda adalah hal yang biasa dan kurang kordinasi.

Menurut Fiktor memang pengangkatan Demus Wenda secara mendadak dan tidak di ketahui oleh Buchtar. Dan pengangkatan ini, kata Fiktor dilakukan sesuai kebutuhan organisasi KNPB dilapangan.

Fiktor mengaku, sejak Buchtar ditangkap, dirinya mendapat mandat menjadi ketua, “sejak Buchtar ditangkap dan dinggal di dalam penjara, Buchtar tidak mengetahui perkembangan organisasi KNPB di luar dan pengangkatan Demus Wenda sebagai Sekjen yang di sepakati oleh seluruh anggota KNPB,” jelasnya, sembari mengatakan bahwa ini salah faham dan kurang kordinasi.

Kecewa

Dalam kesempatan itu Fiktor mengatakan bahwa perjuangan KNPB pada awalnya memperjuangan aspirasi masyarakat Papua Barat, tentang ketidak adilan pembangunan dan pelanggaran HAM.

Namun seiring berjalannya waktu dan dari setiap unjuk rasa atau demo yang dilakukan KNPB, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat selalu dianggap sebagai suatu tindakan makar oleh aparat.

Akibatnya seluruh aktifis KNPB di kejar dan ditangkap, “ini sangat mengecewakan Rakyat Papua Barat, sehingga bertindak kasar untuk menentang pemerintah dan aparat Kepolisian,” jelasnya.

Fiktor menjelaskan aksi-aksi perlawanan berupa teror dan pengibaran Bendera Bitang Kejora adalah aksi yang dilakukan oleh KNPB. Aksi itu adalah akumulasi bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah maupun pusat, yang tidak memberikan ruang dialog dan ruang demokrasi .

“orang Papua Barat sering ditangkap, karena dianggap separatis pada hal mereka hanya memperjuangkan Aspirasi masyarakat Papua Barat, karena ini kami menentang dan bergabung dengan TPM OPM,” tegas Fiktor.

Kembali Fitor menegaskan bahwa KNPB bertanggujawab atas aksi yang dibuat, tapi, menurutnya tidak akan menyerahkan diri untuk Hukum yang salah dan tidak pasti.

“kami akan menyerakan diri, kalau pemerintah tidak menghukum kami tapi, meberikan kebebasan berdialog dengan Rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib kami,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu dirinya mengatakan, KNPB akan terus melakukan aksi, apalagi menjelanng Pilpres.

“kami akan melakukan aksi-aksi memboikut Pilpres dan akan menghasut juga mengkordinir Rakyat Papua Barat agar tidak turut serta dalam Pilpres, karena Capres dan Cawapres yang ada sekarang ini bukan solusi bagi masalah-masalah di Papua Barat,” terangnya. (cr-45)

Sumber :Papuapos

Angka-Suharto era presiden Indonesia mendominasi jajak pendapat

Oleh John Roberts
3 Jun 2009
Mengikuti finalisation hasil dalam pemilihan parlemen Indonesia pada bulan April, telah muncul tiga tiket untuk jajak pendapat presiden pada 8 Juli. Semua tim adalah tiga bagian dari Suharto-era politik pendirian dan memiliki peran yang dimainkan pada administrasi yang memiliki hak-hak demokratis dan disalahgunakan deepened kesenjangan sosial. Masing-masing memiliki tiket umum dari mantan junta Suharto.

Pemegang jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang jelas adalah frontrunner pada tahap ini, telah memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai berjalan mate. Peristiwa Vice President Jusuf Kalla, ketua dari Suharto era-mesin politik Golkar, telah dijemput mantan angkatan bersenjata (TNI) Komandan Jenderal Wiranto. Mantan Presiden Megawati Sukarnoputri akan berjalan dengan mantan komandan yang terkenal jahat pasukan khusus Kopassus Prabowo Subianto.

Sebuah survei oleh Strategis Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan pada akhir April sangat menaruh Yudhoyono dalam memimpin dengan dukungan 87,5 persen dari mereka polled, terhadap 5,87 persen untuk Megawati dan 1,67 persen bagi Kalla. Yudhoyono's Democratic Party memenangkan 20,85 persen suara nasional dan 148 kursi di 560-kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DRP)-sampai tiga kali lipat dari tahun 2004. Akibatnya, Yudhoyono bertemu dengan membatasi persyaratan untuk calon presiden tanpa harus membentuk koalisi dengan pihak lain, menempatkan dia dalam posisi yang kuat untuk memilih wakil presiden itu berjalan mate.
Yudhoyono, mantan Suharto-era umum, disajikan dalam administrasi Megawati sebagai menteri keamanan atas sampai ia keluar pada awal 2004 yang akan dijalankan terhadap dia untuk presiden. Sebagai menteri berkuasa dari militer dan aparat keamanan, ia oversaw yang brutal pemberontakan kontra-operasi terhadap gerakan separatis di Aceh dan Papua.

Yudhoyono's running mate pilihan yang jelas yang bertujuan untuk pengamanan backing bisnis. Boediono tiga kali menjabat sebagai menteri ekonomi dan kepala negara dari bank sentral. Dalam mengumumkan tiket, Yudhoyono foreshadowed sebuah pusat plank di kampanye pemilu, menjanjikan untuk kembali ke Indonesia yang tingkat pertumbuhan sebesar 7 persen, meningkat dari 4,4 persen pada kuartal pertama dari 2009.

Yudhoyono telah di bawah tekanan dari Islam berbasis Sesungguhnya Partai Keadilan (PKS) untuk memilih pemimpin-nya sebagai calon wakil presiden. Terkait erat dengan Yudhoyono pertama administrasi, maka PKS adalah satu-satunya pihak lain untuk meningkatkan suara dalam jajak pendapat parlemen, atas marginally dari 7,34 persen menjadi 7,88 persen dan 59 kursi. Nampaknya PKS yang enggan memberi persetujuan untuk pilihan Boediono.

Dukungan dari PKS dan pihak lainnya Islamis-United Development Party (PPP), National Awakening Party (PKB) dan Partai Mandat Nasional (PAN)-akan penting presiden dalam jajak pendapat dan juga bagi Presiden untuk melakukan kontrol melalui parlemen baru. The PPP, PKB dan PAN yang masing-masing dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berfungsi sebagai bagian dari hukum terbatas oposisi yang diizinkan di bawah Suharto junta. Mereka memenangkan 39, 26 dan 42 kursi berturut-turut.

Yang kuat sekali semua-Golkar slumped untuk hanya 14,45 persen dalam pemilihan parlemen dan memperoleh 108 kursi kedua-jauh ke Partai Demokrat. Kalla's alignment dengan Wiranto dan baru-membentuk partai Hanura memiliki hallmarks dari perkawinan dari kebutuhan setelah Yudhoyono menjadi jelas ia pergi ke dump Kalla dan Golkar dari presiden tiket. Golkar telah dibagi secara mendalam atas para calon presiden, dengan beberapa contenders dorong-mendorong untuk posisi. Itu diperlukan dukungan dari pihak lain karena hasil sendiri tidak memenuhi ambang batas 20 persen yang diperlukan untuk berdiri di jajak pendapat presiden.
Hanura memperoleh 15 kursi dan yang terakhir dari 38 pihak untuk memenuhi syarat untuk perwakilan parlemen. Sebagai kepala angkatan bersenjata, Wiranto bertanggung jawab untuk militer-didukung kampanye intimidasi dan kekerasan di Timor Timur pada tahun 1999 terhadap pendukung pro-kemerdekaan. PBB Timor Timur Satuan Khusus Kejahatan didakwa Wiranto pada tahun 2003 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi tuntutan belum bertindak atas. Wiranto campaigned dalam pemilihan parlemen berdasarkan kebijakan ekonomi yang nasionalis, termasuk janji untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi pangan domestik, impor dan memotong slash "ilegal" pekerja imigran.

Ia adalah Megawati-Prabowo tiket, namun yang paling sheds cahaya pada proses politik di Jakarta selama 11 tahun. Secara dangkal, Megawati dan Prabowo adalah pada sisi berlawanan dari barricades selama mati hari dari kediktatoran Suharto pada tahun 1998. Megawati, anak perempuan presiden pertama Indonesia Sukarno, adalah untuk mendorong kedepan sebagai simbol dari luas populer tuntutan reformasi. Prabowo, kepala Kopassus, telah berkuasa dari suppressing berkembang protes dan terkenal jahat untuk kidnappings dan disappearances dari aktivis mahasiswa.

Jauh dari memimpin pemberontakan terhadap Suharto, bagaimanapun, peran Megawati dan perdamaian lainnya, seperti dari PKB Abdurrahman Wahid dan Amien Rais dari PAN, telah berkembang ke berisi massa gerakan mahasiswa dan orang-orang yang bekerja. Meskipun memiliki kritik terhadap junta, semua telah tiga ikatan untuk menutup bagian dari militer dan aparat negara, yang, setelah jatuhnya Suharto, mereka lakukan untuk menjaga mereka sepenuhnya.

Yang penting pasak datang pada bulan November 1998, ketika protes besar terkepung di gedung parlemen di Jakarta, menuntut reformasi luas. Championing jauh dari tuntutan tersebut, Megawati, Rais dan Wahid pendekkan berurusan dengan Suharto-era reformasi terbatas bagi legislator dan pemilu tahun 1999. Memberi persetujuan untuk maju militer dan tua dari Thugs bersenjata untuk mengambil tindakan keras di protesters, menewaskan setidaknya tujuh.

Megawati dan dia-Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) memenangkan pemilu 1999, namun gagal untuk mencapai mayoritas parlemen. Golkar dan militer didukung Wahid sebagai opsi yang lebih aman untuk menstabilkan negara, namun dengan cepat datang ke dalam konflik dengan dia ketika dia mulai membuat administrasi terbatas reformasi demokratis dan bukti konsesi ke gerakan separatis di Aceh dan Papua Barat.

Wahid ousted itu dari kantor pada bulan Juli 2001 di palsu atas biaya korupsi dan Megawati telah terinstal dengan backing dari militer. Megawati dikembalikan Wahid kebijakan di Aceh dan Papua Barat dan memberi orang giat dalam 2003 untuk brutal ofensif militer di Aceh terhadap separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Yudhoyono, yang seperti dia atas keamanan menteri oversaw operasi, pergi ke tantangan dia presiden dalam jajak pendapat pada tahun berikutnya.

Semua yang disebut perdamaian, Megawati khususnya, peran penting yang dimainkan dalam merehabilitasi militer, yang secara luas detested sebagai akibat dari brutal kediktatoran Suharto. Baik Suharto maupun Generals setiap orang yang dituntut untuk kejahatan mereka. Selain itu, kegagalan Wahid dan Megawati untuk membentuk dasar hak-hak demokratis dan meningkatkan standar hidup hanya emboldened mantan Generals seperti Yudhoyono, Wiranto dan Prabowo menjadi lebih assertive.

Megawati aliansi dengan Prabowo logis adalah hasil dari proses ini. Prabowo dukungan Megawati memungkinkan untuk berdiri sebagai calon presiden. Sebagai gantinya, Megawati adalah membantu mempromosikan kanan kerakyatan Prabowo dan Partai Gerindra, yang memenangkan 26 kursi setelah kampanye iklan besar-besaran yang dibiayai oleh Prabowo dari bilyuner saudara Hashim Djojohadikusimo.

Wakil Prabowo di Gerindra adalah Muchdi Purwoprandjono, mantan wakil kepala terkenal jahat Badan Intelijen Negara (BIN). Muchdi adalah acquitted biaya atas pembunuhan 2004 yang dikenal Munir aktivis hak-hak sipil, walaupun banyak bukti terhadap dia.

Bertentangan dengan Yudhoyono's pro-pasar agenda, Megawati dan Prabowo telah memfokuskan kampanye mereka pada ekonomi nasionalisme. Pada hari Minggu, misalnya, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus mengikuti Jepang dalam membatasi pengecer asing seperti Wal-Mart. "Kami hanya perlu diingat bahwa jika kita berbelanja di luar superstores, kami petani dan pedagang kecil akan berteriak," katanya. Mempertahankan jauh dari orang-orang yang bekerja, program ini proteksionisme mewakili kepentingan kaum bagian dari bisnis di Indonesia rentan terhadap persaingan asing.
Setelah lebih dari satu dekade yang rusak menjanjikan, tidak ada semangat untuk meluas populer salah satu kandidat. Salah satu tanda ini kedendaman adalah suara rendah dari pada bulan April
jajak pendapat parlemen. Dari 171 juta pemilih memenuhi syarat, 49,67 juta suara tidak sama sekali dan lain 17,49 juta valid ballots cast-in total, baik melalui ketiga, atau lebih dari 67 juta pemilih. Di bawah Suharto junta, "golput", atau tuangan dari kertas kosong voting, merupakan salah satu dari beberapa cara untuk mendaftarkan sebuah protes terhadap rezim.

Yudhoyono adalah bergantung pada ekonomi merekam untuk memenangkan kedua istilah dia sebagai presiden. Sejauh ini dampak global resesi ekonomi di Indonesia belum besar sebagai sebagai negara-negara Asia lainnya yang lebih banyak tergantung pada ekspor. Namun, karena krisis internasional hits deepens dan Indonesia, yang ketegangan politik dan sosial pasti akan datang ke permukaan manapun yang memenangkan calon presiden.

OPM-KNPB Bukan Separatis

SENTANI(PAPOS) –Serangkai kekacauan seperti di Tingginambut, pembakaran gedung Rektorat Uncen, penguasaan Lapter Kapeso, teror di Tanah Hitam dan aksi kekerasan lainnya menjelang dan pasca Pemilu Legislatif, diakui Sekjen KNPB (Komite Nasional Papua Barat) Dimus Wenda, murni gerakan rakyat Papua yang mencari kedaulatan.

Gerakan sejumlah aksi tersebut dikatakan Dimus Wenda berada di bawah Komando KNPB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), meskipun dituding berbagai elemen masyarakat di Papua sebagai aksi kelompok separatis. Oleh karena itu, Dimus Wenda membantah kencaman seperti disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Ketua MRP Papua.

“Kami ini bukan separatis, tetapi rakyat Papua yang mencari kedaulatan, sehingga tidak benar kalau dibilang separatis, yang separatis adalah mereka yang duduk di birokrasi seperti Wakil Gubernur, ketua MRP dan Ketua DPRP yang tidak bertangungjawab untuk pelaksanaan Otsus yang tidak maksimal di Papua. Kami tetap akan melakukan berbagai aksi selama 2 bulan ke depan dan membatalkan Pilpres ,” ujarnya kepada wartawan di Sentani, Sabtu (30/5).

Dikatakan, sejumlah peristiwa yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, merupakan sikap dari TPN/OMP yang sudah

disepakati bersama dalam satu pertemuan resmi dihadiri sejumlah elemen perjuagan Papua merdeka, karena melihat kondisi rakyat Papua yang tidak jelas dalam era otonomi khusus ini.

Pasalnya, otonomi khusus yang sudah berjalan selama 7 tahun, belum juga membawa dampak apa-apa malah menguntungkan kelompok birokrat. Bahkan untuk masalah tersebut telah diperjuangkan oleh KNPB melalui, aksi Demo, permintahan dialog dengan pemerintah pusat, tetapi tidak ditanggapi.

“Gerakan rakyat itu harus diambil untuk mengakhiri seluruh pergerakan di tahun 2009,” ujar Dimus Wenda yang juga Jubir (Juru Bicara, red) OPM ini.

Selain itu juga ditegaskan, aksi yang pergerakan yang dilakukan oleh TPN/OPM, bersama elemen lain termasuk KNPB, mengarah kepada perjuagan rakyat, dimana rakyat Papua akan bangkit melawan pemerintah atas apa yang sudah dialami orang Papua saat ini. “Gerakan ini akan berlangsung sampai pemerintah menyelengarakan reverendum untuk orang Papua,”paparnya.(nabas)

Keberadaan PT.Freeport Indonesia

Jayapura (ANTARA News) - Keberadaan PT.Freeport Indonesia yang beroperasi di sebagian besar daerah potensial logam di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua hingga kini belum dapat ikut mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan.

"Re-negoisasi kontrak karya Freeport yang telah berlangsung dua periode sejak 1967 harus dapat memberikan perubahan untuk masyarakat Papua tetapi ternyata hal itu belum terwujud," kata Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Aria Aditya Setiawan di Jayapura, Selasa.

Pendapatan dari Freeport lanjutnya, ditambah dana Otonomi khusus (Otsus) setidaknya bisa dikelola dengan baik guna menjawab tantangan pemerintah tentang keadilan yang selama ini ditanyakan atas Papua dan kondisi masyarakat lokal.

Pertanyaan kritis adalah, apakah Freeport sendiri belum memberikan perhatian secara penuh untuk ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua ataukah masyarakat dan pemerintah setempat belum mampu mengelola dan memanfaatkan dana yang sudah diberikan Freeport kepada rakyat Papua selama ini.

Penduduk asli Papua yang hanya mengenal jenis modal terdepan dan ekonomi kas dalam waktu kurang dari satu generasi, menderita karena kurangnya pelatihan dan akses terhadap modal. Mayoritas penduduk Papua masih mengandalkan pertanian yang sederhana dan berburu yang hasilnya tidak bisa berkompetisi dengan ekonomi lokal dan nasional.

Sementara itu, PT.Freeport merupakan salah satu perusahaan asing yang beroperasi melalui Kontrak Karya (KK) di wilayah Papua dan merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar yang memberikan devisa bagi negara melalui penambangan emas dan tembaga di Timika.

Selama periode KK I tahun 1973-1991, perusahaan pertambangan yang berinduk pada Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. ini telah mendapat laba 1,1 milyar dolar AS. Sementara untuk kas Indonesia, Freeport hanya menyetor 138 juta dolar AS dalam bentuk deviden, royalti dan pajak atau sekitar 12,54 persen.

Dengan bekal KK II, selama 30 tahun ke depan, areal penambangan Freeport terus melebar hingga ke Deep Area, DOM dan Big Gossan yang sudah siap dieksploitasi. Sedangkan daerah Kucing Liar serta Intermediate Ore Zone (IOZ) masih dieksplorasi.

Lebih lanjut Aria menyatakan, walaupun Freeport telah melakukan investasi senilai 4,5 milyar dolar AS, hanya sebagian kecil dari investasi tersebut berpengaruh langsung pada ekonomi lokal.

Diantara penyebabnya adalah gaji dan berbagai kompensasi yang dibayarkan kepada masyarakat non-Papua tidak berpengaruh pada ekonomi lokal karena para pekerja mengirimkan sebagian besar gajinya ke negara asal atau ke luar Papua.

Selain itu, mayoritas dari perusahaan sub-kontraktor beroperasi di Jakarta dan mengimpor peralatannya dari luar Papua.

Sebagai contoh, tembaga dari Garsberg dikirim dan diproses di perusahaan pengolahan hasil kerja sama Mitsubishi dan Freeport di Gresik, Jawa Timur dengan nilai kontrak 700 juta dolar AS.

"Pemberian tersebut mungkin merupakan keputusan bisnis yang benar, tapi dari sudut pandang orang Papua, mereka kehilangan sebuah kesemmpatan," kata Aria.

Namun demikian, sejauh ini Freeport terus melakukan usaha untuk memberikan pelayanan sosial dan memperbaiki kualitas hidup penduduk yang tinggal di daerah operasi penambangan dengan melakukan skema reinvestasi dan beragam program pengembangan.

Hal tersebut ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur untuk tujuh suku Papua yang berdiam di daerah operasi, termasuk Suku Amungme dan Komoro.

Freeport tampaknya masih akan lama bercokol di Tanah Papua dengan adanya kontrak untuk kegiatan tambang Garsberg yang berlaku sampai 2021 dengan opsi memperpanjang perjanjian hingga 20 tahun kemudian.(*)

Baku Tembak di Tanah Hitam Jayapura Papua

JAYAPURA (Deskpapua.pos) –Penyisiran tim Brimob Polda Papua diback-up oleh anggota Polsekta Abepura, sempat saling baku balas tembakan dengan sekelompok orang bersenjata yang diduga dari kelompok separatis OPM di gunung Tanah Hitam, sekitar pukul 10.00 WIT Senin (25/5) kemarin.

Sebelumnya, seorang warga RT 4 Tanah Hitam, Bahar, melaporkan ke Polsekta Abepura, bahwa ada sekelompok orang yang membawa senjata panah, tombak dan parang mengejar dia dan istrinya saat berada di kebunnya di Gunung Tanah Hitam Abepura, Senin (25/5) pagi.

Berdasarkan laporan tersebut, dipimpin Kapolsekta Abepura AKP Drs Dominggus Rumaropen S.Sos berkekuatan 9 orang anggotanya, 6 anggota Intel Polresta, 7 orang anggota Brimob Polda Papua dibantu 8 orang warga setempat sebagai penunjuk jalan melakukan penyisiran untuk mengkroscek laporan warga masyarakat tersebut.

Setiba dilokasi kejadian (gunung tanah hitam, red), Bahar, menunjukkan tempat dimana kelompok bersenjata itu, ternyata mereka sudah tidak berada di TKP. Namun salah seorang anggota Brimob minta kamera wartawan yang ikut penyisiran untuk dipakai sebagai teropong.

Dari teropong, ternyata terlihat disebelah bukit ada 4 orang memengang panah berlari menuju puncak gunung. Seketika itu juga anggota Brimob melepaskan tembakan, kelompok orang yang tak dikenal itupun lari bersembunyi. Namun kelompok orang bersenjata tersebut sempat membalas dengan tembakan pula sebanyak 5 kali.

Menurut Kapolsekta Abepura, penyisiran tersebut dilakukan atas laporan warga setempat yang melakukan aktivitas perkebunan di gunung akhir-akhir ini sering diganggu sekelompok orang bersenjata panah dan parang dengan lemparan batu, bahkan mengejar warga dengan panah.

Seorang wartawan media elektronik mencoba merekam dari jarak jauh sekelompok orang bersenjata terlihat berdiri di puncak gunung sambil memegang sepucuk senjata laras panjang diduga jenis SS1. Mengetahui ada yang memegang senjata, anggota

yang berdiri berdekatan dengan wartawan sontak melepaskan tembakan.

Tembakan itu serta diikuti serentetan tembakan oleh anggota lainnya. Saat Brimob melepaskan tembakan terdengarlah tembakan balasan dari orang-orang itu sebanyak 5 kali. Setelah membalas tembakan, sekelompok orang tersebut langsung melarikan diri menghilang ke hutan. (cr-45)
Sumber :papuapos

spacer.png, 0 kB

JAYAPURA (PAPOS) –Tiga butir peluru menerjang rumah kediaman Bupati Puncak Jaya (Puja), Sabtu (23/5) malam sekitar 20.30 WIT. Meski Bupati Puja Lukas Enembe berserta keluarga selamat dari insiden penembakan itu. Namun satu anggota regu jaga rumah dinas bupati menderita luka di bagian kanan sebelah kanan, akibat terkena serpihan peluru. Usai melepaskan tembakan, pelaku yang belum diketahui persis identitasnya itu melarikan diri ke arah atas Gunung Abea, seperti diungkapkan PLH Kabid Humas Polda Papua AKBP Nurhabri ketika dikonfirmasi Papua Pos via telepon seluler, tadi malam (Minggu, 24/5).

Meski Nurhabri tidak merinci pelaku penembakan terhadap rumah dinas bupati Puja tersebut, namun diduga pelakunya adalah kelompok dari TPN/OPM. Ia menjelaskan, dua tembakan diarahkan ke pos jaga, sementara satu tembakan lagi mengarah ke bagian belakang kamar mandi tembus bagian depan rumah.

“Sedang dalam penyelidikan,”kata Nurhabri.

Nurhabri menambahkan, meski pelakunya belum diketahui aparat keamanan di kabupaten Puja akan menindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan sampai kasus penembakan tersebut terungkap.”Yang jelas kami akan melakukan pencarian sampai pelakunya ke tangkap,”jelasnya.(cr-50)

sumber :papuapos

Komentar

Tambah Ba

PINTU RI-PNG DI TUTUP

JAYAPURA (DESKPAPUABARAT) -Perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) yang terletak di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura ditutup sejak 9 April lalu.

ditutupnya perbatasan ini menyebabkan warga negara Indonesia tidak dapat menyeberang ke wilayah PNG untuk berbagai keperluan. Padahal, dalam sehari masyarakat yang ingin berkunjung ke PNG, baik untuk keperluan rekreasi maupun pekerjaan lainnya cukup banyak.

Sebaliknya dengan warga negara PNG, tampak bebas melintasi perbatasan RI-PNG tanpa kendala apa pun.

Ditutupnya daerah perbatasan ini menyusul peristiwa penemuan bom di jembatan Muara Tami, Distrik Muara Tami, Jayapura pada Kamis (9/4) lalu.

Seorang warga Kota Jayapura, Ferry Sesa menyatakan, kekecewaannya karena tidak dapat melintasi perbatasan dan tertahan di pos penjagaan TNI yang terletak tidak jauh dari Kantor Imigrasi.

"Tapi untuk keamanan, saya ikuti saja peraturan yang berlaku karena saya juga tidak ingin ambil resiko," katanya seperti diliris dari Antara, Minggu (3/5) kemarin.

Pada kondisi normal, warga Indonesia dapat melintasi perbatasan RI-PNG untuk keperluan kunjungan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pos penjagaan TNI, selanjutnya melapor ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat Skouw.

Belum dapat diketahui batas waktu dan alasan penutupan perbatasan RI-PNG ini. Walaupun demikian, kondisi di sekitar perbatasan cukup kondusif. Aktivitas masyarakat pun bisa berjalan seperti biasanya.

Pos perbatasan yang terletak di Kampung Skouw, sekitar 70 kilometer ke arah timur dari pusat Kota Jayapura dijaga satuan tugas dari Batalyon Infantri (Yonif) 725/Wirabuana.(ant)

Tuntut Papua Damai, Organisasi Papua Tolak HUT Integrasi Papua Bagikan

FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT (F-PEPERA PB)
MENOTAK INTEGRASI PAPUA DALAM NKRI

Pada tanggal 01 Mei sebagai Hari Integrasi Papua Barat dalam NKRI ini, kami Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (F-PEPERA PB) menyadari dan mengungkapkan sikap kami Rakyat Alam Semesta Papua Barat. Pertama-tama kami menyadari bahwa suasana hidup damai adalah kerinduan kodrati manusia. Tidak ada seorang yang menginginkan ketidak damaian dalam hidupnya. Sebaliknya, setiap orang dimana pun ia berada tentu menginginkan suasana hidup damai. Demikian pula kita semua yang di Papua tanpa membedakan suku, bahasa, ras menginginkan suasana damai.

Damai di Tanah Papua akan tercipta bila setiap orang yang tinggal di Papua saling menghargai, menghormati, berlaku jujur dan adil antar sesama. Suasana hidup ini akan tercipta bila setiap orang menghargai Hak-Hak yang dimiliki baik secara individu (pribadi) maupun kelompok (komunitas). Salah satu hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan kedamaian ialah saling memberi kebebasan untuk merealisasikan dirinya sebagai manusia. Ia diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginannya karena ia secara pribadi dan kelompok memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri demi mencapai hidup damai. Demikian pula, perjuangan manusia di Papua dalam mempertahankan hidupnya baik kelompok, Bangsa sampai Penentuan Nasib Sendiri merupakan Hak Dasar yang lahir telah menjadi agenda perjuangan secara universal. Namun hak dasar yang adalah kerinduan kodrati tersebut tidak menjadi kenyataan.

Pada tanggal 01 Mei 1963, Tanah Papua dan rakyatnya diintegrasikan ke dalam NKRI oleh Belanda, PBB dan Indonesia dibawah bayang-bayang Amerika Serikat tanpa sepengetahuan Rakyat Papua. Mereka menyepakati Papua Barat bergabung dengan Pemerintah Indonesia sehingga akhirnya mereka menyerahkan Rakyat Papua kepada Pemerintah Indonesia tanpa meminta persetujuan Rakyat Papua. Rakyat Papua yang seharusnya ialah penentu hidupnya (subyek) diobyekkan dan hak hidupnya ditentukan oleh mereka. Oleh karena itulah, kami Rakyat Papua Barat menyadari dan mengatakan bahwa Integrasi Papua kedalam NKRI adalah suatu Pelanggaran Hak Asasi Rakyat Papua, karena Rakyat Papua bukan “mengintegrasikan” tetapi “diintegrasikan” kedalam RI. Rakyat Papua bukan sebagai pelaku yang menghadiri, menyepakati dan menyetujui untuk bergabung dengan RI. Ini adalah salah satu pelanggaran HAM yang terjadi dalam tahun 1960-an.

Goresan sejarah pahit yang hingga sekarang masih terus dikenang oleh kita semua, peristiwa sejarah pencaplokan wilayah Papua melalui rangkaian invasi kekuatan penjajah. Sangat disesalkan, Aneksasi secara politik tersebut dilakukan selang dua tahun dimana telah dicetuskan Negara Papua Barat (1 Desember 1961). Politik praktis Indonesia telah memulai mempraktekan pembunuhan hak terhadap Bangsa Papua Barat. Invasi militer dimobilisasi dari Alun-alun Yogyakarta oleh Presiden Sukarno dengan memberi komando penyerbuan dan pembubaran Negara Papua yang baru terbentuk.
Parade militer yang dikenal dengan cetusan “Trikora - tiga komando rakyat” sampai hari ini bagi bangsa Indonesia merupakan hari bersejarah bagi integrasinya Bangsa Papua Barat kedalam wilayah Indonesia - tidak lain adalah jalan awal bagi TERKUBURNYA Hak Asasi suatu bangsa, sebab pendudukan atas wilayah Papua didukung dengan parade atribut militer yang berujung pada intimidasi dan pemaksaan HAK.

Dapat terbantahkan, bahwa klaim 1 Mei sebagai integrasi Papua kedalam NKRI tidak dibenarkan, sebab proses politik di Papua tidak cukup sampai disitu. Hasil dari bantahan ini adalah berbagai peristiwa perundingan dilakukan untuk menetapkan status Papua Barat. Puncak politik yang tertinggi dalam akhir proses demokrasi era dekolonisasi ialah tercetusnya PEPERA-Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 yang secara politik maupun ekonomi sudah membuktikan terjadinya intrik politik baik dilakukan oleh Indonesia, Belanda dan Amerika bahkan PBB.

Akibat sarat politik-ekonomi Negara luar terhadap Papua Barat-HAK demokrasi dalam bentuk referendum bagi rakyat Papua yang semestinya sesuai dengan platform internasional dilumpuhkan. Tingkatan ekonomi yang paling dahsyat dalam pembunuhan sejarah politik rakyat Papua Barat sebelum penentuan HAK dimana invansi perusahaan raksasa hari ini PT. Freeport ke Tanah Papua pertengahan tahun 1967. masuknya Freeport ditengah suasana demokrasi dan penetapan status Bangsa dan Negara Papua Barat masih dalam tahap perbincangan di tingkatan internasional. Konsekwensi logis dari masuknya Papua secara aklamasi kepentingan ekonomi yaitu penandatangan kontrak karya yang dilakukan oleh kubu cendana (Suharto) dengan manajemen Freeport yang juga punya kekuatan dan dorongan secara ekonomis atas penentuan sikap Amerika terhadap masalah demokrasi di Papua Barat. Harga diri dalam memilih sikap sejati yang seharusnya diserahkan kepada mekanisme universal-CACAT! Atas kesepakatan sepihak inilah menimbulkan gejolak politik Papua sampai hari ini.

Bayang-banyang imperialisme Amerika dan antek-anteknya telah mencengkeram bumi Papua Barat dengan menindas habis HAK Asasi Rakyat Sipil Papua. Indonesia di bawah rezim berganti rezim sampai sekarang tetap tidak dapat bebas dari cengraman kepentingan internasional. Jakarta hanyalah AGEN bagi sejumlah pemodal yang mengintai Tanah Papua Barat sedangkan disatu sisi sejumlah persoalan Hak penduduk sipil di Indonesia maupun Bangsa Papua Barat tidak dapat ditegakkan.

Laju penindasan dan pengingkaran akan Hak Asli rakyat Papua Barat sejak Berdaulat dan Merdeka hingga aneksasi kedalam Indonesia-terus dilawan dan dan sekarang diperjuangkan oleh Bangsa Papua Barat adalah sepenuhnya penghormatan terhadap HAK-HAK SIPIL. Namun, untuk menutupi kebohongan politik Negara-negara atas penanganan status Papua Barat dilakukan dengan meng-iyakan sejumlah praktik politik Indonesia yang nyatanya terbukti cacat berada di Papua Barat hari ini.
Konsekwensi dari desakan semu untuk penyelesaian masalah Papua Barat dengan mekanisme atau pendekatan represif pun tak luput digelar. Operasi militer di era Suharto sampai pendekatan Represif di era Susilo Bambang Yudhoyono semakin meningkatkan penguburan hak-hak rakyat sipil. Hanya karena eskalasi militer yang menampakan watak kekerasan kemudian menimbulkan kecemasan bagi semua pihak. Parade kekuatan militer cenderung menimbulkan korban rakyat sipil-juga mengancam ketentraman keamanan investasi dalam negeri terutama di Papua Barat dimana sejumlah asset asing berada.Cover baru yang berwatak kesejahteraan dan sejatinya adalah penjajahan bentuk baru kemudian diterapkan di Papua Barat dibawah mandor-Kapitalisme Internasional yang berkedudukan di Jakarta dengan cermat menerapkan Agenda Neoliberal bernama Otonomi Daerah (tahun 1999-2000) secara Khusus di Papua Barat dan Aceh di berikan Otonomi Khusus. Undang-undang N0.21/2001 diterbitkan untuk pelaksanaan Otsus di Papua Barat. Kado politis murahan tersebut tak mampu diterapkan sampai sekarang.

Jika hari ini penjajahan di Papua dianggap malaikat penyelamat dengan pemberian KADO OTSUS, namun sejauhmana realisasinya dapat kita simak bersama. Apakah dana Otsus yang jumlahnya triliyunan rupiah telah membantu masyarakat asli Papua dalam meningkatkan taraf hidupnya? Mengapa masyarakat asli Papua masih tetap miskin? Mengapa mama Papua di seluruh kota di Papua masih tetap berjualan di lantai tanah? Mengapa sejumlah karyawan PT. Freeport turun menuntut HAK mereka?-Mengapa penduduk Asli di Kabupaten Mimika minoritas 30 persen, dan 50 persen miskin? Mengapa masyarakat asli Papua semakin dipinggirkan atau dimarginalisasikan dalam suasana hidup di kota?. Lantas, masyarakat non Papua menjadi mayoritas di tanah Papua? Hal ini terjadi dihampir seluruh kota di Papua, sementara Otsus yang katanya penyelamat baru bagi orang Papua bahkan Freeport di Timika dianggap akan menopang tingkat kemakmuran ekonomi orang Papua lebih baik…?

Dengan menyimak realitas tersebut diatas, maka pada tanggal 01 Mei sebagai Hari Diintegrasikan dalam NKRI ini kami FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT (F-PEPERA-PB) menyadari bahwa PERDAMAIAN DI TANAH PAPUA akan ada bila:

1. Ada Keadilan Sosial yang disertai dengan sikap dialog, jujur dan adil.
2. Ada Kebebasan: individu dan kelompok dalam menyatakan sikap dan mengungkapkan pendapatnya. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa dibatasi oleh siapapun dengan alasan apapun dan dengan kekuatan apapun.
3. Bebas dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun terutama oleh TNI/POLRI dan BRIMOB. Bebas dari monopoli kekuasaan oleh sekelompok masyarakat (Non Papua), kaum pemodal dan Pemerintah.
Oleh karena itu, pada peringatan Hari Perdamaian Se-dunia ini Front PEPERA PB menyatakan sikap dan komitmen kami bahwa dengan tegas:

1. Kami Rakyat Papua Barat menolak Sejarah Integrasi Papua Barat kedalam NKRI pada tanggal 01 Mei 1063.
2. Kami juga menolak Neo- Kolonialisme, Kapitalisme dan Imperalisme diatas Tanah Papua.
3. Menyeruhkan kepada Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertanggungjawab atas kesepakatan sepihak untuk memaksakan kami Rakyat Papua Barat bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan solusi mengadakan “DIALOG INTERNASIONAL”.

Demikian sikap Rakyat Papua Barat yang dapat kami ungkapkan pada peringatan Hari Integrasi Papua Barat ke dalam NKRI.

Numbay, 01 Mei 200
Front PEPERA Papua Barat
Biro Demokrasi, Hukum dan HAM.

Eknas Desk Papua Barat

Organisasi Pro Demokrasi di Papua Tuntut Negara Usut Kerusuhan di Papua Bagikan

FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT
EKSEKUTIF NASIONAL
( F-PEPERA-PB- EKNAS)
Sekret: Jl. SPG Perumnas III, Waena, Jayapura-Papua. No. Kontak 081380207584 (marthen goo). Email : Marthen_goo@ yahoo.co. uk
============ ========= ========= ========= ========= ========= ====

PERNYATAAN SIKAP

No. : …../F.Pepera- P.B-Eknas/ IV/2009
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Sikap Dibalik Insiden Pembakaran, Pembunuhan serta Penyerangan

Kepada
Yth : …………………
di –
Tempat

Menyadari bahwa setiap individu manusia yang ada di muka bumi ini tidak menghendaki adanya masalah dalam hidupnya, maka Front Pepera mengajak kepada semua elemen baik Gereja-gereja, LSM-LSM, Pergerakan pemuda dan Mahasiswa, pihak aparat baik TNI maupun Polri serta Pemerintah agar serius melihat persoalan yang terjadi di Papua seperti pembakaran UNCEN dan KPU, Penyerangan terhadap Polsek Abepura, Pembunuhan terhadap warga pendatang baik di Jayapura maupun Wamena secara jelih dan cermat.

Front Pepera sangat mendukung kerja-kerja pihak kepolisian yang hendak menginvestigasi siapa pelaku dibalik semua itu, dan kepada mereka yang dinyatakan bersalah, harus di hukum sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara ini.

Disini ada 3 hal yang harus dipisakan masalahnya yakni :

1. Penyerangan Kapolsek Abepura

Penyerangan polsek Abepura yang dilakukan oleh oknum tertentu orang yang memakai nama rakyat Papua, dan hal itu disesalkan oleh Front Pepera Papua Barat. Berdasarkan itu, maka kemudian Front Mendukung kerja-kerja kepolisian untuk mengatvokasi peristiwa tersebut dengan cermat dan harus menangkap otak dibalik itu.

Selain itu, penting juga kita harus mengetahui mengapa sampai mereka hendak melakukan hal itu, dan apa penyebabnya?

Front memandang, hal itu dilakukan atas kekecewaan yang mendalam terhadap pihak pemerintah. Ketika rakyat berteriak untuk kesejahteraannya, hal itu selalu diabaikan oleh pihak pemerintah. Ketika rakyat teriak masalah pelanggaran Ham, hukum tidak perna memihak rakyat. Selain itu pun, ketika otonomi khusus diselenggarakan, namun itu hanya sebatas wacana, karena dibalik otonomi khusus, justru hidup rakyat semakin susah. BPS 2007 menyatakan bahwa 72,72% rakyat Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, terjadi banyak pelanggaran Ham. Sekitar 294 rakyat papua di Dogiyai harus meninggal karena Muntaber pada tahun 2008, dan hal itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, dan hal yang serupa juga terjadi di Timika dan Paniai. Kasus Wasior berdarah yang tidak terselesaikan, 16 Maret 2006, Wamena yang menewaskan 9 orang pada tahun 2003, tertembaknya Opinus Tabuni 2008 yang hingga kini polda menutupi kasus opinus tersebut sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian.

Ketika rakyat Papua harus menyuarahkan hal itu melalui aksi-aksi, namun setiap aksi kemanusiaan yang hendak dilakukan selalu tidak diijinkan. Ketika rakyat harus bersuara untuk kebenaran dan keadilannya, mereka selalu dibatasi oleh pihak kepolisian. Polisi yang seharusnya memihak kepada rakyatnya justru terlihat melindungi para koruptor. Sehingga terlihat polisi juga adalah penjahat rakyat.

Front melihat bahwa kekesalan kepada aparat inilah yang membuat mereka harus melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian di polsekta Abepura. Dan hal itu harus disikapi Dewasa oleh pihak kepolisian. Kepolisian harus cermat melihat masalah yang terjadi, apalagi hal itu terjadi bukan di Polsek Abepura namun terjadinya di Lingkaran Abepura tepatnya di depan Tokoh Sumber Makmur.

2. Pembakaran Uncen dan KPU

Pembakaran Uncen dan KPU diduga dilakukan oleh oknum tertentu yang sebenarnya ingin mengacaukan Papua. Hal itu bisa dibuktikan dengan kebiasaan atau budaya serta adat orang Papua. Dalam budaya dan adat orang Papua, yang mereka harus lawan adalah musu, bukan yang lainnya. Dan disini yang terlihat musu mereka hanya kepada pemerintah dalam hal ini manusia sebagai pribadi. Budaya dan adat orang Papua tidak mengajak orang Papua untuk harus bakar ini atau itu dengan sembarangan, apalagi itu hanya sebuah benda.

Berdasarkan hal itu, maka pembakaran Uncen dan KPU sebenarnya dilakukan oleh oknum tertentu yang hendak ingin mengacaukan Papua dengan mengkambinghitamkan orang Papua, dengan mensingkronisasikan peristiwa di depan Tokoh Sumber Makmur atau yang dikenal dengan penyerangan Polsek Abepura, dan hal itu dilakukan oleh orang-orang terlatih yang mempu sangkutkan hal yang satu dan hal yang lain dengan kerja-kerja yang terlatih yang seakan-akan bahwa itu datangnya dari pelaku yang sama.

Front melihat bahwa ini sebuah skenario yang ingin membatalkan Pilpres tapi juga ingin mematikan Sumber Daya Manusia Papua, apalagi Uncen telah menciptakan Sumber Daya Manusia yang banyak dan luar biasa.
Sementara peristiw KPU ketika hendak dilakukan pembakaran, Lampu untuk seluruh Jayapura sempat mati untuk 10-20 menit. Ada apa dibalik itu? jika rakyat Papua yang melakukan hal itu, apakah rakya memiliki mitra dengan PLN?
Melihat hal itu, maka Front Pepera mendukung kerja-kerja pihak kepolisian untuk mengadvokasi pelaku pembakaran Uncen dan KPU tersebut. Dan jika kemudian kedapatan oknum orang, maka pihak kepolisian harus mampu mengetahui apa alasan dilakukan pembakaran tersebut.

3. Pembunuhan Warga Pendatang

Pembunuhan warga pendatang adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat luar biasa, dan hal itu boleh dikatakan bahwa ada permainan tertentu yang hendak mengacaukan Papua, dengan mengadudombakan antara Papua dan Pendatang dan bahkan antara orang Papua dan orang Papua sendiri. Perjuangan Papua tanah damai merupakan perjuangan yang menghargai nilai-nilai manusia.

Melihat hal itu, maka Front Pepera sangat menyesalkan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Jayapura dan Wamena. Berdasarkan itu, Front Pepera memintah kepada pihak aparat agar mampu mengusut tuntas pelaku pembunuhan tersebut.

Melihat poin 1,2 dan 3, maka disana terlihat ada upayah yang hendak dilakukan untuk mengkambinghitamkan orang Papua dengan skenario memaduhkan peristiwa yang satu dengan yang lain, yang seakan-akan datangnya dari sumber yang sama. Oleh karenanya, Front Pepera mengajak agar Esensi persoalan harus dilihat dengan pekah.

Berdasarkan ulasan singkat diatas, maka sikap tegas Front Pepera adalah :

1. Mendukung pihak kepolisian melakukan investigasi kepada pelaku kejahatan dan harus dikaji lebih detail mengapa aksi itu dilakukan dan polisi harus mampu mendongkrak akar permasalahan;

2. Front Pepera tidak mau hal yang serupa terjadi di Tanah Papua lagi, dan oleh karenanya pemerintah harus melihat akar permasalahan dan harus mampu menyelesaikan akar permasalahan tersebut;

3. Untuk mengahiri semua persoalan yang terjadi di Papua, yang kemungkinan akan terjadi juga beberapa waktu kedepan karena kekesalan yang datangnya dari sekelompok radikal yang benci kepada pemerintah atau dilakukan oleh oknum-oknum terlatih untuk mengacaukan Papua, maka pemerintah harus bersedia membuka ruang Dialog Internasional untuk mengakiri semua masalah di Papua;

4. Rakyat Papua jangan terpropokasi dengan permainan tertentu yang sebenarnya ingin membatalkan Pilpres dan Mematikan Sumber Daya Manusia dengan mengkambing hitamkan orang Papua, yang terlihat seakan-akan dilakukan oleh orang Papua.

Demikian pernyataan sikap Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, atas partisipasi dan kerjasama semua pihak demi tertegaknya nilai Demokrasi di Tanah Papua, Front Pepera mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 25 April 2009


Hormat Kami
Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat


MARTHEN GOO
Juru Bicara

Mengetahui Badan Pengurus Pusat


GUNAWAN
Ketua I

Pembunuhan Oleh Militer Indonesia Di Abepura Jayapura Itu Jenazah Erik Tiba di Wamena

WAMENA (DeskPapua.pos)- Jenazah Erik logo (23) pelaku penyerangan Polsekta Abepura, yang meninggal di RSUD Dok II Jayapura, Rabu (22/4) akibat luka tembak di bagian perut sebelah kiri oleh aparat keamanan, akhirnya tiba di bandara Wamena sekitar pukul 16.25 WIT dengan menggunakan pesawat Trigana Air pada flyht ke-3.

Dengan di jemput oleh sanak keluarga di Wamena akhirnya jenazah almarhum Erik Logo yang telah dimasukkan ke dalam peti setelah turun dari pesawat selanjutnya di bawah menuju kediaman keluarganya di jalan Pattimura Wamena dengan mengunakan ambulance milik RSUD Wamena.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP)kabupaten Jayawijaya, Lemok Mabel,kepada wartawan menjelaskan bahwa rencana pemakaman almarhum tersebut belum dapat dipastikan karena masih menunggu pihak keluarga berembuk dulu, sehingga untuk sementara almarhum disemayamkan di rumah keluarga di jalan Pattimura Wamena,

Adapun sebelumnya almarhum Erik Logo salah satu dari puluhan warga lainnya pada Kamis (9/4) lalu yang melakukan penyerangan pada Polsek Abepura dengan menggunakan senjata tradisionil, bom molotov dan bom rakitan, sehingga hal ini membuat pihak keamanan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara, tapi akibat para penyerang saat itu semakin tidak terkendali sehingga petugsa lalu melumpuhkanya dengan tembakan.
Akibat peristiwa tersebut maka mengakibatkan satu orang penyerang meninggal di tempat kejadian, sementara 4 orang lainnya berhasil ditangkap dalam keadaan luka tembak dan salah satunya adalah almarhum Erik Logo yang langsung dilarikan ke rumah sakit dan setelah mendapat perawatan beberapa hari akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya.(iwan)

SUMBER : PapuaPos

AGEN KAPITALISME DALANG KONFLIK RAKYAT PAPUA

Konflik yang terus saja terjadi di Tanah Papua menjelang pemilihan Umum Indonesia tahun 2009, Papua di hebohkan dengan berbagai insiden yang tak luput juga menelan korban Jiwa. Aktor-aktor kapitalisme di Papua terus menaikan status Papua Zona Damai menjadi kisruh yang memakan korban. Entah siapa saja agen kapitalisme di Papua dapat saya tuliskan dalam ragam karakter persitiwa dan dinamika politik Papua akhir-akhir ini.


Isu Papua merdeka tidak hanya rakyat Papua saja yang berkepentingan. Tetapi elemen kapitalis terus menyediakan ruang dengan dukungan antek-antek berbaju Papua merdeka. Kini, aktor kapitalis tidak hanya individu tetapi kemudian melembaga dalam kerangka perjuangan orang Papua. Prospek penting yang harus diantisipasi bagi keterlibatan negara-negara kapitalis atas isu Papua merdeka adalah dengan beraninya segala usaha provokaif membodohi rakyat dengan segudang krakter penindasannya, kapitalisme Papua meng-iyakan korban sipil meningkat. Tak lain adalah, rekayasa konflik sebagai pola merekonstruksi gerakan radikal untuk terus mengakibatkan penduduk menjadi korban ditengah minoritasnya penduduk Papua saat ini.

Ditahun 2008-2009, deklarasi parlemen di Inggris dan pembentukan pengacara Papua di Amerika. Amerika maupun Inggris dua negara yang suprastruktur ekonomi dan politiknya-Kapitalisme. Freeport dan LNG BP di Papua seakan memetakkan karakter politik kedua kekuatan negara dalam mendukung bahkan menjadikan tuntutan perjuangan rakyat Papua sebagai bergaining politik dalam mengendalikan struktr negara di Papua.

IPWP-ILWP alat bagi kapitalisasi Isu Papua Merdeka

Amerika dengan memasukan Freeport di Papua, keberadaan Freeport kemudian mendatangkan kekuatan militer pembunuh rakyat. Sama halnya LNG-BP tak begitu bersih dari pelanggaran pembunuhan rakyat sipil. Secara fisik keberadaan dua perusahaan asal Amerika dan Inggris menuai korban sipil, konflik pun sampai sekarang tidak lengah dari wilayah tambang. Nah, akomodasi politik dari peluncuran dua wadah Papua di Inggris dan amerika pun menuai kericuhan rakyat sipil. Gerakan ILWP dan IPWP memancing semangat reaksioner orang Papua yang begitu meletakkan nasib dalam tuntutan merdeka sejak tahun 1961 silam. Sayanya, generasi Papua sendiri terus menjadikan dirinya dalam pola reaksioneritas dengan menyumbang malapetaka penindasan politik.

Rentetan aksi-aksi brutal di Tanah Papua seakan mendukung dua kegiatan yang berlangsung di amerika maupun Inggris sedangkan kekuatan ekonomi politik penjajahan aset ekonomi rakyat Papua tidak tersentuh baik oleh gerakan sipil di Papua maupun di amerika dan Inggris. Dengan demikian, jadilan gerakan hari ini di Papua sebagai bias dari akumulasi kapitalisasi isu Papua merdeka.

Bayangkan, gerakan huru-hara di Papua hari ini menjadikan dana pembangunan di Papua harus diambil alih untuk kepentingan Operasi militer dengan stigma gangguan keamanan. APBD Kabuapaten Puncak Jaya saja, diduga dari satu bulan terakhir operasi penumpasan OPM sekitar 2 milyar kas daerah terkuras habis hanya untuk alasan penuntasan gangguan keamanan. Tak beda juga dengan APBD provinsi Papua pasti terkuran habis dengan penanganan konflik dan Hak Orang Papua untuk mendapatkan dana bagi pembangunan dan kelayakan fasilitas di tiadakan.

Orang Papua jadi korban konspirasi sejak dahulu digabungkan kedalam Republik Indonesia, nasib yang sama sampai hari ini gerakan kapitalisasi Isu Papua Merdeka terus menjadikan korban kemanusiaan, warga sipil di tembak akibat provokatif agen kapitalisme di Papua. Kekayaan alam rakyat Papua di eksploitasi bagi kejayaan Imperialisme dunia. Amerika dan Inggris meninggalkan dusta malapetaka selama menempatkan kekuatan indsutri di Papua. Dan hari ini pun tak beda dengan politisasi Papua oleh kekuatan asing yang sama.

Sudah ada empat orang tertembak pasca luapan rakyat Papua menyambut diadakannya internasional Parliamentary West Papua ( IPWP ) di Inggris dan Internasional Lowyer For West Papua ( ILWP ) di amerika. Adakah dampak positif dari gerakan Papua yang digagas di negara lain?. sama sekali tidak ada. Yang terjadi adalah rakyat sipil dijadikan tumbal hegemoni negara-negara kapitalisme.

Sebagai generasi Papua yang anti kapitalisme-Imperialisme, ulasan diatas sebagai bentuk penolakan atas keterlibatan antek-antek kapitalisme Amerika dan Inggris dalam upaya perjuangan orang Papua. Sebab, kedaulatan rakyat adalah dukungan atas kesadaran ril yang matang bagi rakyat sipil. Tidak dibenarkan sebuah pejuangan menggantungkan cita-citanya pada kekuatan kapital yang nota bene hari ini menjajah kedaulatan negara-negara merdeka dan terbukti...kapitalisme telah gagal. Krisis global hari ini adalah bukti dominasi ekonomi dunia oleh kapitalisme, maka itulah tidak dengan menjadi agen kapitalis lagi, tetapi karakter ekonomi dan politik tradisional orang Papua hari ini bukti akurat bahwa sosialisme adalah harus.

TENTARA REVOLUSI PAPUA BARAT (TRPB) Markas Komando Revolusi Tertinggi

Rabu, 2009 April 08
Pesan Khusus Menjelang Pemilu NKRI 2009: Mengatur Pengungsi di Saat Kerusuhan/Peperangan

TENTARA REVOLUSI PAPUA BARAT (TRPB)
Markas Komando Revolusi Tertinggi
——————————————————————-

Disampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua: tokoh Adat, Kepala Suku, Tokoh Pemuda, organisasi dan aktivis HAM pegiat dan organisasi LSM bahwa dalam rangka menyelamatkan diri dari segala kebiadaban NKRI berlanjut di abad ini, seperti yang terjadi di abad lalu, maka diserukan agar memperhatikan hal-hal berikut, bilamana terjadi kerusuhan, konflik atau peperangan antara pejuang aspirasi bangsa Papua atau masyarakat sipil dengan aparat kepolisian dan tentara NKRI bahwa:

1. TIDAK BOLEH ADA MASYARAKAT YANG MELARIKAN DIRI KE HUTAN, dengan alasan apapun juga. Pengalaman kita telah memberikan pelajaran yang baik bahwa melarikan diri ke hutan menjadikan diri kami menjadi seperti ‘hewan buruan’ yang dapat ditembaki dengan senjata jenis apapun (kimia, biologis, dsb), dan kita diburu lewat darat, laut dan udara, menggunakan peralatan modern yang canggih. Maka kita sudah tahu bahwa HUTAN bukan perlindungan yang tepat bagi orang Papua yang melarikan diri dari kekejaman NKRI;
2. KITA HARUS MELARIKAN DIRI KE KANTOR DPRD/DPRP setempat, dan mendirikan tenda-tenda dan memenuhi gedung wakil rakyat masing-masing, agar kita memberi peluang kepada tentara/polisi NKRI mengejar pada gerilyawan Papua Merdeka saja, dan bukan masyarakat biasa yang tidak berdosa. Dan juga agar para pengungsi yang disebabkan oleh Operasi Militer dimaksud juga ditangani oleh Departemen Sosial NKRI, seperti yang mereka tangani bagi orang Indonesia sendiri selama ini, sehingga pelayanan sosial dapat dirasakan juga oleh orang Papua yang selama ini selalu dikambing-hitamkan dan dimarginalkan serta diabaikan dari segala haknya sebagai warga yang dikleim ke dalam NKRI;
3. ORANG PAPUA HARUS PANDAI MEMANFAATKAN SITUASI DAN KONDISI, sehingga kita tahu tempat/kampung/kabupaten mana saja yang bisa ada kegiatan gerilyawan West Papua dan masyarakat dapat mendukungnya dan di tempat mana saja yang sama sekali harus diwaspadai sehingga tidak mengakibatkan pengorbanan masyarakat biasa, terutama ibu-ibu dan anak-anak tanpa peri kemanusiaan. Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) telah lama menerbitkan sebuah Buku Panduan Perang Revolusi Papua Merdeka, dengan titik-titik dan kota-kota yang dapat dijadikan sebagai pusat atau awal gerakan bersenjata dan titik-titik/ tempat apa saja yang dapat dijadikan sebagai sasaran bidik gerilyawan, yang mudah-mudahan masih dipegang para tokoh Masyarakat Adat (MADAT) Papua;
4. Agar para pemuda dan mahasiswa Pandai Memainkan Kartu masing-masing sehingga di satu pihak mendukung perjuangan para gerilyawan, tetapi di sisi lain mengarahkan dan memobilisir masyarakat Papua sehingga tidak dengan mudah termakan oleh provokasi TNI/Polri dan terpancing untuk melakukan tindak kekerasan seperti yang selama ini kami alami, yang berakibat fatal bagi hidup dan keamanan kehidupan orang Papua;

Mengakhiri semuanya, kami serukan bahwa MEMBOIKOT PEMILU NKRI 2009 adalah HAK BANGSA PAPUA, bahkan satu-satunya hak yang tertinggal dan dapat dimanfaatkan bangsa Papua setelah semua hak-hak lainnya telah dirampas, dan dibasmikan oleh NKRI selama ini. Oleh karena itu, perlu diketahu dan dicatat semua orang, bahwa melarang orang Papua memilih untuk tidak mengikuti Pemilu adalah tindakan melanggar hukum manapun di muka Bumi, termasuk hukum Indonesia.

Saat ini dan era ini, dunia telah menjadi tempat yang terang-benderang, semuanya telanjang sehingga tidak ada yang bisa bermain kucing-kucingan dengan bersembunyi di balik apapun juga, sekalipun atas nama nasionalisme dan kedaulatan negara, karena persoalan HAM dan Demokrasi adalah yang utama dan di atas segala-galanya. Hak untuk tidak melibatkan diri dalam Pemilu adalah Hak dan sesuai prinsip Demokrasi Universal yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, dengan alasan apapun dan di manapun juga.

Demikianlah himbauan dan seruan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sesuai kondisi dan situasi masing-masing suku di manapun Anda berada.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Komando Revolusi Tertinggi Papua Barat’>TRPB
Pada Tanggal: 04 April 2009

Tentara Revolusi Papua Barat
Sekretaris Jenderal

Amunggut Tabi

DESK PAPUA BARAT: papua barat

DESK PAPUA BARAT: papua barat

Read More......

Read More......

DESK PAPUA BARAT: papua barat

DESK PAPUA BARAT: papua barat

Read More......

papua barat

kejahatan di Freeport.

Korupsi itu diartikan sebagai tindakan yang
merugikan negara lewat penyalahgunaan kekuasaan atau
wewenang. Jadi korupsi yang dimengerti oleh KPK dan
kita semua sudah betul, yaitu penyalahgunaan wewenang
untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara. Yang
terjadi di Freeport itu memenuhi kriteria itu secara
sangat telak. Negara dirugikan dalam jumlah ratusan
atau saya yakin ribuan triliun sejak akhir tahun
2009 ini.kita bisa bayangkan, sebuah gunung lenyap, kemudian
sudah dihitung bahwa volume ampas pertambangan,
tailing, tanah, batu kerikil yang terbuang itu sama
dengan dua kali kerukan terusan Panama, sekitar 6
miliar ton. Ini sebuah penghinaan nasional. Saya yakin
sekali, kalau Freeport sebagai perusahaan pertambangan
babon bisa kita benahi, maka yang kecil-kecil seperti
Newmont Minahasa, Newmont NTB, perusahaan Gas Tangguh,
dan lain-lain akan lebih bisa diperbaiki karena si
babon itu telah lebih dahulu dibenahi. Kalo yang babon
ini tetap dibiarkan mengacak-acak kekayaan alam kita,
bahkan melakukan penghinaan nasional, maka saya
khawatir orang asing akan mencibir kita bahwa
pemerintah kita masih seperti dulu, masih bermental
inlander, tidak berani mengangkat kepala terhadap
asing. Ini tentu meyedihkan sekali. Jadi korupsi maha
dahsyat ini harus kita lawan.

Korupsi dahsyat ini tertutup dengan gencarnya
pemerintah mengusut korupsi kelas ecek-ecek?
Jadi ramenya pemerintah memberantas korupsi
kecil-kecil, yang ratusan juta, yang puluhan juta,
sesungguhnya untuk menyembunyikan yang besar-besar.
Jadi rakyat kita ini dibodohi oleh pemerintah kita
sendiri. Dan memang rakyat kita sudah terkecoh,
seolah-olah pemerintah sudah hebat dalam memberantas
korupsi. Setelah 15 bulan berkuasa, menurut Political
and Economic Risk Consultancy (PERC) lagi-lagi kita
tetap nomor satu dalam korupsi di kawasan Asia ini.
Artinya, korupsi sejati masih tetap berlangsung.
Sekarang yang dikejar-kejar hanya korupsi
kecil-kecilan, sehingga media massa juga terkecoh,
seolah-olah telah terjadi penanganan korupsi secara
massif dan sungguh-sungguh. Padahal yang terjadi
kucing-kucingan.